Jurus Sri Mulyani Kurangi Angka Kemiskinan di Tanah Air
Sabtu, 19 November 2016 - 20:43 WIB
Jurus Sri Mulyani Kurangi Angka Kemiskinan di Tanah Air
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah pemberantasan kemiskinan. Karena kemakmuran tidak akan terjadi apabila banyak masyarakat Indonesia masih hidup di garis kemiskinan.
"Pemberantasan kemiskinan itu penting. Karena tidak mungkin bisa makmur dan menikmati keadilan kalau masih miskin," katanya dalam Rakernas Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).
Selain itu, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, ketimpangan pendapatan juga masih terjadi di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah berikhtiar untuk mengurangi bahkan menghilangkan tingkat kesenjangan di Indonesia.
"Dari sisi ketimpangan kepemilikan aset, cuma satu persen yang memiliki 50 persen aset. Maka satu persen ini selalu mampu untuk menjaga dirinya. Sementara masyarakat bawah yang di bawah 40 persen ini tidak mampu," imbuh dia. (Baca: Kekayaan Sumber Daya Alam Kadang Bisa Jadi Kutukan)
Namun, kata dia, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan tidak bisa dilakukan jika perekonomian Indonesia tidak memiliki produktifitas, khususnya produktifitas manusia itu sendiri. Maka dari itu, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan harus dimulai dengan membangun sumber daya manusianya.
"Kalau manusia tidak produktif, maka ekonomi mau diapakan saja ditambahkan dengan stimulus dan vitamin, itu akan seperti gelas bolong alias percuma. Habis saja meski diisi. Maka perlu dibangun aset manusianya, terutama mampu untuk semakin produktif dan didukung oleh infrastruktur," tandasnya.
"Pemberantasan kemiskinan itu penting. Karena tidak mungkin bisa makmur dan menikmati keadilan kalau masih miskin," katanya dalam Rakernas Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).
Selain itu, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, ketimpangan pendapatan juga masih terjadi di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah berikhtiar untuk mengurangi bahkan menghilangkan tingkat kesenjangan di Indonesia.
"Dari sisi ketimpangan kepemilikan aset, cuma satu persen yang memiliki 50 persen aset. Maka satu persen ini selalu mampu untuk menjaga dirinya. Sementara masyarakat bawah yang di bawah 40 persen ini tidak mampu," imbuh dia. (Baca: Kekayaan Sumber Daya Alam Kadang Bisa Jadi Kutukan)
Namun, kata dia, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan tidak bisa dilakukan jika perekonomian Indonesia tidak memiliki produktifitas, khususnya produktifitas manusia itu sendiri. Maka dari itu, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan harus dimulai dengan membangun sumber daya manusianya.
"Kalau manusia tidak produktif, maka ekonomi mau diapakan saja ditambahkan dengan stimulus dan vitamin, itu akan seperti gelas bolong alias percuma. Habis saja meski diisi. Maka perlu dibangun aset manusianya, terutama mampu untuk semakin produktif dan didukung oleh infrastruktur," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
