Bos Pajak Cemas OTT KPK Pengaruhi Minat Ikut Tax Amnesty

Selasa, 22 November 2016 - 17:07 WIB
Bos Pajak Cemas OTT...
Bos Pajak Cemas OTT KPK Pengaruhi Minat Ikut Tax Amnesty
A A A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi berharap,‎ operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), tidak akan berimbas pada program pengampunan pajak atau tax amnesty. Diharapkan, masyarakat tetap antusias untuk menggunakan haknya dalam program amnesti pajak.

Ken mengaku masih yakin bahwa target penerimaan pajak dari tax amnesty dapat tercapai, meskipun ada kasus tersebut. ‎"Ya mudah-mudahan tidak ada sentimen. Ya kalau mau diapain, ya dikasih kopi sianida aja. Masih kok masih target tax amnesty tercapai," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

(Baca Juga: KPK Dapat Bocoran dari Sri Mulyani Sebelum OTT Pejabat Pajak)

Sementara terkait pembentukan tim reformasi perpajakan, dia mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih memilih orang-orang yang akan dimasukkan dalam tim tersebut. "‎Reformasi itu setiap hari berubah. Setiap hari harus ada perubahan. ‎Iya sudah dibentuk tadi, cuma orang-orangnya masih dipilih," tandasnya.

(Baca Juga: Sri Mulyani Berharap OTT KPK Tak Pengaruhi Tax Amnesty)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap, OTT KPK di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak akan memengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti tax amnesty. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menerangkan bakal meminta bantuan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menangkap para pejabat Ditjen Pajak yang menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu juga bagi pengusaha yang mencari celah untuk mangkir membayar pajak.

"Moga-moga tidak (terpengaruh), karena saya akan mengatakan kepada para tax payer bantu saya nangkepin yang jahat di dalam dan perusahaan yang memang mau mangkir dengan bermain sama mereka," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pengampunan Pajak Tinggal...
Pengampunan Pajak Tinggal 34 Hari, Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun Lebih
Ditjen Pajak Ungkap...
Ditjen Pajak Ungkap 59,3 Juta Wajib Pajak Sudah Padankan NIK Menjadi NPWP
Tinggal 28 Hari! Ikuti...
Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Korupsi Ditjen Pajak,...
Korupsi Ditjen Pajak, Menkeu Bebas Tugaskan Pejabat Ditjen Pajak
Tiba di KPK, Kepala...
Tiba di KPK, Kepala Kantor Pajak Madya Jaktim Wahono Saputro Bungkam
Kanwil DJP Sulselbartra...
Kanwil DJP Sulselbartra Masifkan Kampanye Simpatik PPS
Berita Terkini
Hari Anak Nasional,...
Hari Anak Nasional, Jasa Raharja Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Keselamatan
5 jam yang lalu
Gonjang-ganjing Sektor...
Gonjang-ganjing Sektor Energi, Singapura Rombak Kabinet Besar-besaran
6 jam yang lalu
Di Balik Penghargaan...
Di Balik Penghargaan CCEPC Indonesia, Gao Hai Komitmen Bangun Kemitraan Jangka Panjang
6 jam yang lalu
Pertamina Trans Kontinental...
Pertamina Trans Kontinental Ajak Siswa Lestarikan Ekosistem Laut
6 jam yang lalu
PLN EPI Tawarkan Kontrak...
PLN EPI Tawarkan Kontrak hingga 5 Tahun untuk Pemasok Biomassa
7 jam yang lalu
Ancaman Blokade Laut...
Ancaman Blokade Laut Merah, Asia Nego Arab Saudi Alihkan Rute Tanker Minyak ke Afrika
7 jam yang lalu
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved