Perum Damri Berharap Dapat Dana PSO Tahun Depan
A
A
A
JAKARTA - Plt Direktur Utama Perum Damri Samadi Usman berharap pemerintah memberikan subsidi berupa dana pelayanan kebutuhan publik (public service obligation atau PSO) pada tahun depan. Hal ini agar Damri dapat bekerja maksimal terutama untuk pelayanan angkutan kota.
(Baca: Ultah Ke-70, Damri Terus Tingkatkan Pelayanan)
Selama ini, pengembangan perusahaan terganjal status sebagai perum, sehingga tidak bisa bebas layaknya perusahaan transportasi swasta. Perusahaan memiliki kewajiban melayani masyarakat di berbagai daerah.
"Kami ingin melakukan berbagai terobosan, apalagi persaingan transportasi semakin pesat. Kita diminta mengoptimalkan aset, tapi masih butuh subsidi dari pemerintah, mudah-mudahan tahun depan," ujarnya media visit ke Gedung SINDO, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Samadi mengatakan, jika pemerintah memberi subsidi, maka akan mengubah trayek baik di dalam kota, antar kota, provinsi, dan antar negara. "Kami melihat peluang usaha, adanya inovasi perubahan trayek ini akan kami pikirkan apakah dilakukan sendiri atau menggandeng pihak lain," imbuh dia.
Pihaknya berharap Damri menjadi PT, namun tergantung dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. "Untuk mengubah ini butuh waktu dan proses, enggak bisa langsung. Karena selain tergantung dua kementerian yang menaungi kita, juga tergantung rapat pemegang saham," jelas dia.
(Baca: Ultah Ke-70, Damri Terus Tingkatkan Pelayanan)
Selama ini, pengembangan perusahaan terganjal status sebagai perum, sehingga tidak bisa bebas layaknya perusahaan transportasi swasta. Perusahaan memiliki kewajiban melayani masyarakat di berbagai daerah.
"Kami ingin melakukan berbagai terobosan, apalagi persaingan transportasi semakin pesat. Kita diminta mengoptimalkan aset, tapi masih butuh subsidi dari pemerintah, mudah-mudahan tahun depan," ujarnya media visit ke Gedung SINDO, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Samadi mengatakan, jika pemerintah memberi subsidi, maka akan mengubah trayek baik di dalam kota, antar kota, provinsi, dan antar negara. "Kami melihat peluang usaha, adanya inovasi perubahan trayek ini akan kami pikirkan apakah dilakukan sendiri atau menggandeng pihak lain," imbuh dia.
Pihaknya berharap Damri menjadi PT, namun tergantung dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. "Untuk mengubah ini butuh waktu dan proses, enggak bisa langsung. Karena selain tergantung dua kementerian yang menaungi kita, juga tergantung rapat pemegang saham," jelas dia.
(izz)