Amankan Sektor Perikanan RI, Menteri Susi Gandeng Kemenhub
Senin, 28 November 2016 - 14:34 WIB
Amankan Sektor Perikanan RI, Menteri Susi Gandeng Kemenhub
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meneken penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait upaya pengamanan sektor perikanan Indonesia dengan melakukan pemberantasan pencurian ikan yang ditempuh lewat program Penguatan Armada Kapal Perikanan Nasional. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Kerjasama ini sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Tujuannya untuk aksesibilitas percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan seperti kapal eks cantrang dan pelayanan izin terpadu.
"Kerja sama ini meliputi pendidikan pelatihan sumber daya manusia, percepatan pelaksanaan hasil pengukuran ulang kapal penangkap ikan hingga gelar operasi bersama," ujar Susi di Jakarta, Senin (28/11/2016).
Lebih lanjut Susi menerangkan, kerja sama ini juga dilakukan guna menciptakan harmonisasi dalam tatanan zonasi pelabuhan dan berbagai aktivitas lain yang mendukung program pemerintah. Menindaklanjuti dari penandatanganan kerja sama yang sudah dibuat, akan ada Surat Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Bidang Perikanan (SAMSAT Perikanan).
Mantan Bos Susi Air tersebut juga mengajak Denmark dan Norwegia dalam pengembangan sektor perikanan di Tanah Air. Demi mendorong investasi ini, KKP menggelar forum bisnis tiap bulannya.
Dalam acara forum hari ini, Susi mengemukakan, ada 33 perusahaan dari Denmark dan Noerwegia yang sudah hadir untuk memberikan penawaran kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pengusaha nasional di sektor kelautan dan perikanan. Artinya kerja sama itu bisa dengan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya pikir sangat strategis,dan sangat baik untuk Norwegia dan Denmark karena Indonesia negara yang punya area bisnis yang besar," pungkasnya.
Kerjasama ini sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Tujuannya untuk aksesibilitas percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan seperti kapal eks cantrang dan pelayanan izin terpadu.
"Kerja sama ini meliputi pendidikan pelatihan sumber daya manusia, percepatan pelaksanaan hasil pengukuran ulang kapal penangkap ikan hingga gelar operasi bersama," ujar Susi di Jakarta, Senin (28/11/2016).
Lebih lanjut Susi menerangkan, kerja sama ini juga dilakukan guna menciptakan harmonisasi dalam tatanan zonasi pelabuhan dan berbagai aktivitas lain yang mendukung program pemerintah. Menindaklanjuti dari penandatanganan kerja sama yang sudah dibuat, akan ada Surat Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Bidang Perikanan (SAMSAT Perikanan).
Mantan Bos Susi Air tersebut juga mengajak Denmark dan Norwegia dalam pengembangan sektor perikanan di Tanah Air. Demi mendorong investasi ini, KKP menggelar forum bisnis tiap bulannya.
Dalam acara forum hari ini, Susi mengemukakan, ada 33 perusahaan dari Denmark dan Noerwegia yang sudah hadir untuk memberikan penawaran kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pengusaha nasional di sektor kelautan dan perikanan. Artinya kerja sama itu bisa dengan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya pikir sangat strategis,dan sangat baik untuk Norwegia dan Denmark karena Indonesia negara yang punya area bisnis yang besar," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
