Menteri Rini Akui Banyak Komisaris Titipan di BUMN
Senin, 28 November 2016 - 15:31 WIB
Menteri Rini Akui Banyak Komisaris Titipan di BUMN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui, beberapa pihak banyak yang meminta kepada dirinya agar memasukkan orang-orang pilihan mereka menjadi pengawas atau komisaris di perusahaan pelat merah. Usulannya pun beranekaragam, mulai dari akademisi, pejabat di perusahaan swasta hingga politisi.
(Baca Juga: Penunjukan Badrodin Haiti Jadi Komut Waskita Atas Permintaan Rini)
Dia mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang kerap memasukkan orang-orangnya di perusahaan pelat merah. Biasanya, mereka meminta pejabat eselon 1 nya untuk dilibatkan sebagai dewan komisaris dengan tujuan agar dapat mengawasi proyek-proyek BUMN.
"Usulannya banyak dari mana-mana. Ada juga yang tidak terlepas permintaan kementerian lain. Misal Kementerian PU tentu mengharapkan eselon 1 nya bisa dilibatkan untuk melakukan pengawasan pada BUMN yang beraktivitas di konstruksi," katanya dalam kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (28/11/2016).
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini menambahkan, pihaknya selalu menerima berbagai masukan dari luar terkait posisi dewan komisaris di perusahaan negara tersebut. Terpenting baginya, orang yang ditunjuk menjadi dewan komisaris mampu melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja BUMN.
"Mereka harus bisa secara tim, namanya dewan komisaris, secara dewan dapat menjaga dan mengawasi aktivitas perusahaan. Jadi kebutuhan dewan komisaris ini, makanya suka ganti-ganti nih. Karena kita harus menjaga teamwork nya dalam komisaris itu sendiri. Supaya optimum," tandasnya.
(Baca Juga: Penunjukan Badrodin Haiti Jadi Komut Waskita Atas Permintaan Rini)
Dia mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang kerap memasukkan orang-orangnya di perusahaan pelat merah. Biasanya, mereka meminta pejabat eselon 1 nya untuk dilibatkan sebagai dewan komisaris dengan tujuan agar dapat mengawasi proyek-proyek BUMN.
"Usulannya banyak dari mana-mana. Ada juga yang tidak terlepas permintaan kementerian lain. Misal Kementerian PU tentu mengharapkan eselon 1 nya bisa dilibatkan untuk melakukan pengawasan pada BUMN yang beraktivitas di konstruksi," katanya dalam kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (28/11/2016).
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini menambahkan, pihaknya selalu menerima berbagai masukan dari luar terkait posisi dewan komisaris di perusahaan negara tersebut. Terpenting baginya, orang yang ditunjuk menjadi dewan komisaris mampu melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja BUMN.
"Mereka harus bisa secara tim, namanya dewan komisaris, secara dewan dapat menjaga dan mengawasi aktivitas perusahaan. Jadi kebutuhan dewan komisaris ini, makanya suka ganti-ganti nih. Karena kita harus menjaga teamwork nya dalam komisaris itu sendiri. Supaya optimum," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
