Akibat OTT, DPR Khawatir Kepercayaan Masyarakat Luntur Terhadap Ditjen Pajak
Akibat OTT, DPR Khawatir Kepercayaan Masyarakat Luntur Terhadap Ditjen Pajak
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI Edison Betaubun mengungkapkan, terungkapnya kasus penyelewengan yang dilakukan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), membuat pihaknya khawatir jika kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menjadi hilang. Pasalnya, saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program tax amnesty.
Edison mengatakan, dengan kasus ini, bukan hal yang tidak mungkin jika masyarakat Indonesia menjadi tidak peka terhadap kinerja Ditjen Pajak Kemenkeu. Sehingga cenderung dikhawatirkan mereka akan skeptis terhadap perpajakan di Indonesia.
"OTT yang terjadi beberapa waktu lalu, kami takutkan akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak menjadi hilang dan antusiasme membayar pajak menjadi turun," kata Edison di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2016).
DPR, kata Edison, juga mengingatkan pemerintah soal program amnesti pajak. Pasalnya, tak jarang selama ini, meski mereka merasa optimistis pendapatan yang didapatkan dari program tax amnesty akan tercapai namun pada kenyataannya, Wajib pajak (WP) yang ikut baru sedikit jumlahnya.
"Itu yang selalu dikomentari oleh kami dan Menkeu tentang WP yang baru sedikit ikut tax amnesty. Dan sebagian besar tidak ikut. Nah, mereka tidak ikut ini kenapa? Apakah enggak tahu, apa memang tidak mau atau mereka ragu terhadap pegawai pajak? Itu yang harus diketahui," kata dia.
Anggota dewan dari partai Golkar ini pun mengakui, memang gaji pegawai pajak, lebih besar dibandingkan dengan profesi lain. Namun, dia juga bertanya-tanya mengapa masih terjadi praktik kecurangan, seolah mereka tidak puas dengan apa yang mereka terima setiap bulannya.
"Karena OTT ini membuat kami harus bertanya-tanya, apakah gaji dan tunjangan pegawai pajak itu masih kecil, apa harus dinaikkan? Karena menurut kami sudah berkali-kali dinaikkan bahkan pegawai pajak itu, memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibanding profesi lain. Tapi kok bisa terjadi hal itu (OTT)? Itu pertanyaannya," pungkas dia.
Edison mengatakan, dengan kasus ini, bukan hal yang tidak mungkin jika masyarakat Indonesia menjadi tidak peka terhadap kinerja Ditjen Pajak Kemenkeu. Sehingga cenderung dikhawatirkan mereka akan skeptis terhadap perpajakan di Indonesia.
"OTT yang terjadi beberapa waktu lalu, kami takutkan akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak menjadi hilang dan antusiasme membayar pajak menjadi turun," kata Edison di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2016).
DPR, kata Edison, juga mengingatkan pemerintah soal program amnesti pajak. Pasalnya, tak jarang selama ini, meski mereka merasa optimistis pendapatan yang didapatkan dari program tax amnesty akan tercapai namun pada kenyataannya, Wajib pajak (WP) yang ikut baru sedikit jumlahnya.
"Itu yang selalu dikomentari oleh kami dan Menkeu tentang WP yang baru sedikit ikut tax amnesty. Dan sebagian besar tidak ikut. Nah, mereka tidak ikut ini kenapa? Apakah enggak tahu, apa memang tidak mau atau mereka ragu terhadap pegawai pajak? Itu yang harus diketahui," kata dia.
Anggota dewan dari partai Golkar ini pun mengakui, memang gaji pegawai pajak, lebih besar dibandingkan dengan profesi lain. Namun, dia juga bertanya-tanya mengapa masih terjadi praktik kecurangan, seolah mereka tidak puas dengan apa yang mereka terima setiap bulannya.
"Karena OTT ini membuat kami harus bertanya-tanya, apakah gaji dan tunjangan pegawai pajak itu masih kecil, apa harus dinaikkan? Karena menurut kami sudah berkali-kali dinaikkan bahkan pegawai pajak itu, memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibanding profesi lain. Tapi kok bisa terjadi hal itu (OTT)? Itu pertanyaannya," pungkas dia.
(ven)
Explore More