Indonesia Butuh NPG untuk Selaraskan Transaksi Pembayaran
Kamis, 08 Desember 2016 - 07:33 WIB
Indonesia Butuh NPG untuk Selaraskan Transaksi Pembayaran
A
A
A
JAKARTA - Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran regulator dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat menjadi penting. Terutama, dalam penggunaan fasilitas perbankan yang lebih efisien dan mencakup seluruh elemen.
Kebutuhan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik pun jadi tuntutan kedepan. Hal ini seiring pola transaksi elektronik yang semakin berkembang.
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang berencana untuk menerapkan sistem pembayaran National Payment Gateway (NPG) pada 2017 mendatang.
"Saya rasa dengan transaksi yang makin lama makin meningkat, ada baiknya kita punya NPG. Banyak negara lain memiliki gateway sistem seperti itu," jelas Destry dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Jakarta, Kamis (8/12/2016).
Destry memandang, kebutuhan masyarakat kedepan terhadap sistem pembayaran semakin meningkat pesat. Masyarakat, kata dia, membutuhkan suatu sistem pembayaran yang lebih efisien dan menjangkau keseluruhan.
"Kedepan, yang namanya transaksi tidak hanya dari bank ke bank, tapi bisa dari operator ke bank. Apalagi makin lama pengguna internet semakin meningkat, transaksi juga akan meningkat," katanya.
Meski begitu, Destry menggarisbawahi, bahwa siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai gateway, maka diharuskan perbankan lokal. Menurutnya, ini akan semakin memberikan keuntungan bagi para regulator terkait.
"Bagusnya, payment sistem itu lokal. Kita bisa tahu gambaran transaksi domestik seperti apa. Selain itu, tidak akan ada dana yang keluar, karena dia masuknya juga ke kita," ungkapnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno belum lama ini menjelaskan mengapa Indonesia perlu memiliki payment gateway. Menurutnya, yang utama adalah kedaulatan sistem pembayaran. Dengan adanya NPG, kontrol transaksi domestik khususnya Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) domestik.
"Pengguna kartu domestik debit dan kredit dapat dilaksanakan di dalam negeri," ujar Rini beberapa waktu lalu.
Kedua, pengurangan ketergantungan terhadap pihak principal asing. Sampai hari ini, proses switching khususnya belanja masih menggunakan pembayaran yang masih dikuasai principal asing. Dengan NPG, bisa menghemat devisa negara karena atas fee transaksi domestik akan dapat diperoleh dan dinikmati oleh pihak-pihak domestik.
Selain itu, Rini menjelaskan alasan berikutnya Indonesia membutuhkan NPG adalah adanya peningkatan efisiensi dalam pembayaran nasional. Karena akan ada pelaksanaan sharing antara para pihak terkait dengan sistem pembayaran di dalamnya.
"Dengan inisiatif ini diharapkan terbentuk nasional principal sebagai bagian dari ekosistem NPG dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi perbankan. Dan adanya kedaulatan sistem pembayaran nasional," terangnya.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 kemarin mengungkapkan pihaknya siap segera mengakselerasi NPG. "Di mana yang saat ini sudah melalui uji konsep dan dalam proses engagement dengan pelaku utama di industri," katanya.
Agus menambahkan, BI akan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi keuangan di domestik, menempatkan data di domestik, menyimpan dana di perbankan nasional, menggunakan central bank money, dan mematuhi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebutuhan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik pun jadi tuntutan kedepan. Hal ini seiring pola transaksi elektronik yang semakin berkembang.
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang berencana untuk menerapkan sistem pembayaran National Payment Gateway (NPG) pada 2017 mendatang.
"Saya rasa dengan transaksi yang makin lama makin meningkat, ada baiknya kita punya NPG. Banyak negara lain memiliki gateway sistem seperti itu," jelas Destry dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Jakarta, Kamis (8/12/2016).
Destry memandang, kebutuhan masyarakat kedepan terhadap sistem pembayaran semakin meningkat pesat. Masyarakat, kata dia, membutuhkan suatu sistem pembayaran yang lebih efisien dan menjangkau keseluruhan.
"Kedepan, yang namanya transaksi tidak hanya dari bank ke bank, tapi bisa dari operator ke bank. Apalagi makin lama pengguna internet semakin meningkat, transaksi juga akan meningkat," katanya.
Meski begitu, Destry menggarisbawahi, bahwa siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai gateway, maka diharuskan perbankan lokal. Menurutnya, ini akan semakin memberikan keuntungan bagi para regulator terkait.
"Bagusnya, payment sistem itu lokal. Kita bisa tahu gambaran transaksi domestik seperti apa. Selain itu, tidak akan ada dana yang keluar, karena dia masuknya juga ke kita," ungkapnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno belum lama ini menjelaskan mengapa Indonesia perlu memiliki payment gateway. Menurutnya, yang utama adalah kedaulatan sistem pembayaran. Dengan adanya NPG, kontrol transaksi domestik khususnya Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) domestik.
"Pengguna kartu domestik debit dan kredit dapat dilaksanakan di dalam negeri," ujar Rini beberapa waktu lalu.
Kedua, pengurangan ketergantungan terhadap pihak principal asing. Sampai hari ini, proses switching khususnya belanja masih menggunakan pembayaran yang masih dikuasai principal asing. Dengan NPG, bisa menghemat devisa negara karena atas fee transaksi domestik akan dapat diperoleh dan dinikmati oleh pihak-pihak domestik.
Selain itu, Rini menjelaskan alasan berikutnya Indonesia membutuhkan NPG adalah adanya peningkatan efisiensi dalam pembayaran nasional. Karena akan ada pelaksanaan sharing antara para pihak terkait dengan sistem pembayaran di dalamnya.
"Dengan inisiatif ini diharapkan terbentuk nasional principal sebagai bagian dari ekosistem NPG dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi perbankan. Dan adanya kedaulatan sistem pembayaran nasional," terangnya.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 kemarin mengungkapkan pihaknya siap segera mengakselerasi NPG. "Di mana yang saat ini sudah melalui uji konsep dan dalam proses engagement dengan pelaku utama di industri," katanya.
Agus menambahkan, BI akan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi keuangan di domestik, menempatkan data di domestik, menyimpan dana di perbankan nasional, menggunakan central bank money, dan mematuhi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(ven)
Lihat Juga :
