Darmin Ngaku Kesulitan Bangun Sistem IT Perpajakan

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku kesulitan membangun sistem IT saat masih menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak periode 2006-2009. Selama empat tahun, usaha Darmin gagal dalam mewujudkan reformasi perpajakan.

Darmin menjelaskan, proses pemeriksaan terhadap wajib pajak maksimal dilakukan selama satu tahun. Jika tidak menggunakan IT maka berpotensi adanya permainan antara wajib pajak dan pemeriksa dalam hal ini pegawai pajak.

"Pemeriksaan itu satu tahun maksimum, intinya pemerintah jangan bolak-balik ini berdamai dan berubah. Kenapa saya tahu? Saya mau bangun itu empat tahun enggak bisa seluruh upaya untuk itu gagal, seluruh lelang untuk itu gagal," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Menurut mantan gubernur Bank Indonesia ini, pemeriksaan yang dilakukan pegawai pajak harus melalui sistem IT agar prosesnya transparan. Sehingga, hasilnya bisa jelas dan sesuai dengan yang terjadi tanpa ada penawaran tertentu.

"Pemeriksaan bisa dilakukan kalau IT harus jelas dan masuk dalam sistem. Bisa cek di dalam sistem, tiga bulan kemudian dia masukan ke sistem," katanya.

Dia menyampaikan, ada tiga hal yang bisa membuat sektor perpajakan berhasil. Salah satunya sistem IT tersebut, dua lainnya yakni membangun kepercayaan di dalam dan luar institusi perpajakan.

"Perpajakan itu akan berhasil kalau, pertama, Anda mampu bangun kepercayaan antara aparat pajak dan pimpinan. Kedua, kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Ketiga, IT yang baik seperti Anda tahu di perpajakan yang sulit dikendalikan, apa yang dilakukan pemeriksa, dia bisa tawar-menawar di bawah sana kita tidak tahu," tutur Darmin.