Darmin Sebut Seluruh Dunia Terlambat Tangani Pajak Google
Rabu, 21 Desember 2016 - 13:55 WIB
Darmin Sebut Seluruh Dunia Terlambat Tangani Pajak Google
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui negara-negara di dunia terlambat menangani kasus pajak Google. Pasalnya, raksasa internet Amerika Serikat (AS) tersebut telah melanglangbuana sejak lama di berbagai negara, namun tidak mendapat tindakan apapun.
(Baca: Ditjen Pajak Tutup Pintu Damai untuk Google)
Dia mengungkapkan, saat ini belum ada standar jelas di setiap negara bagaimana perlakukan pajak untuk perusahaan over the top (OTT) seperti Google dan lainnya. Sehingga, negosiasi pun menjadi jalan keluar.
"Di negara manapun semua terlambat mengantisipasi itu. Artinya, belum ada standar yang jelas dan diterima semua pihak bagaimana perlakuan perpajakan. Sehingga ya mau tidak mau harus ada negosiasi," terangnya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Di Indonesia, lanjut Darmin, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah kewalahan mengatasi kasus Google. Pasalnya, telah diajak negosiasi (tax settlement) namun Google masih saja minta tawaran. Akhirnya, pintu damai pun ditutup.
"Dan negosiasi itu akan sangat ditentukan banyak enggak peminatnya, kalau peminatnya banyak penduduk banyak, income tinggi, itu pasti posisi tawarnya naik. Jadi belum ada standar baku, harus negosiasi sehingga belum tentu sekali duduk selesai," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
(Baca: Ditjen Pajak Tutup Pintu Damai untuk Google)
Dia mengungkapkan, saat ini belum ada standar jelas di setiap negara bagaimana perlakukan pajak untuk perusahaan over the top (OTT) seperti Google dan lainnya. Sehingga, negosiasi pun menjadi jalan keluar.
"Di negara manapun semua terlambat mengantisipasi itu. Artinya, belum ada standar yang jelas dan diterima semua pihak bagaimana perlakuan perpajakan. Sehingga ya mau tidak mau harus ada negosiasi," terangnya di Gedung Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Di Indonesia, lanjut Darmin, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah kewalahan mengatasi kasus Google. Pasalnya, telah diajak negosiasi (tax settlement) namun Google masih saja minta tawaran. Akhirnya, pintu damai pun ditutup.
"Dan negosiasi itu akan sangat ditentukan banyak enggak peminatnya, kalau peminatnya banyak penduduk banyak, income tinggi, itu pasti posisi tawarnya naik. Jadi belum ada standar baku, harus negosiasi sehingga belum tentu sekali duduk selesai," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
(izz)
Lihat Juga :
