Biaya Regasifikasi FSRU Lampung Mahal, PGN Perlu Efisiensi
Senin, 09 Januari 2017 - 13:52 WIB
Biaya Regasifikasi FSRU Lampung Mahal, PGN Perlu Efisiensi
A
A
A
JAKARTA - Mahalnya biaya regasifikasi pada Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung yakni mencapai USD3,4 per mmbtu, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean harus ada tindakan dari pemerintah. Dalam hal ini dengan segara melakukan evaluasi terhadap PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
“PGN harus segera dievaluasi. Biaya regasifikasi tersebut sangat mahal dan tidak lazim. Dan ini akan membuat harga gas di lapangan menjadi tinggi,” kata Ferdinand di Jakarta.
Menurutnya, biaya regasifikasi FSRU Lampung tersebut memang patut dipertanyakan, karena berada jauh di atas harga wajar, yakni 3,4 USD per mmbtu. Kondisi ini patut dipertanyakan, karena akan menjadikan blended price untuk industri semakin mahal di tengah menurunnya harga LNG.
Biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, merupakan kesepakatan antara PGN dan pemilik kapal. Artinya, lanjut dia, mereka menghitung bersama-sama, termasuk biaya pengembalian investasi. Dengan kondisi biaya regasifikasi yang sangat tinggi itu, patut diduga bahwa terjadi kesepakatan-kesepakatan.
Mahalnya biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, persis seperti masukan EWI kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ketika itu, dikatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan dua titik yang menjadi penyebab tingginya harga gas. Pertama adalah rantai yang panjang melalui banyaknya trader. Dan kedua, terkait dengan biaya produksi, dimana biaya regasifikasi termasuk di dalamnya.
“Jadi dua permasalahan itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerntah untuk diperiksa ulang. Tapi pemerintah tidak melihat ke dalam, namun hanya melihat trader sebagai penyebabnya,” kata dia.
Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaya mengatakan, biaya regasifikasi merupakan biaya variabel yang angkanya bisa berbeda untuk setiap perusahaan.
Begitupun hal itu tidak bisa diabaikan, karena dapat menentukan tingkat efisiensi. Apalagi, tingginya biaya regasifikasi masih harus ditambah toll fee, sehingga semakin membuat FSRU Lampung tidak efisien. Untuk itu, lanjut dia harusnya PGN menekan semua biaya operasional, karena regasifikasi sendiri merupakan komponen variabel.
“Harusnya, FSRU bisa menekan, sehingga harganya sama dengan yang lain. Mereka harus mencari formula efisiensi,” kata Widjaya.
“PGN harus segera dievaluasi. Biaya regasifikasi tersebut sangat mahal dan tidak lazim. Dan ini akan membuat harga gas di lapangan menjadi tinggi,” kata Ferdinand di Jakarta.
Menurutnya, biaya regasifikasi FSRU Lampung tersebut memang patut dipertanyakan, karena berada jauh di atas harga wajar, yakni 3,4 USD per mmbtu. Kondisi ini patut dipertanyakan, karena akan menjadikan blended price untuk industri semakin mahal di tengah menurunnya harga LNG.
Biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, merupakan kesepakatan antara PGN dan pemilik kapal. Artinya, lanjut dia, mereka menghitung bersama-sama, termasuk biaya pengembalian investasi. Dengan kondisi biaya regasifikasi yang sangat tinggi itu, patut diduga bahwa terjadi kesepakatan-kesepakatan.
Mahalnya biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, persis seperti masukan EWI kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ketika itu, dikatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan dua titik yang menjadi penyebab tingginya harga gas. Pertama adalah rantai yang panjang melalui banyaknya trader. Dan kedua, terkait dengan biaya produksi, dimana biaya regasifikasi termasuk di dalamnya.
“Jadi dua permasalahan itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerntah untuk diperiksa ulang. Tapi pemerintah tidak melihat ke dalam, namun hanya melihat trader sebagai penyebabnya,” kata dia.
Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaya mengatakan, biaya regasifikasi merupakan biaya variabel yang angkanya bisa berbeda untuk setiap perusahaan.
Begitupun hal itu tidak bisa diabaikan, karena dapat menentukan tingkat efisiensi. Apalagi, tingginya biaya regasifikasi masih harus ditambah toll fee, sehingga semakin membuat FSRU Lampung tidak efisien. Untuk itu, lanjut dia harusnya PGN menekan semua biaya operasional, karena regasifikasi sendiri merupakan komponen variabel.
“Harusnya, FSRU bisa menekan, sehingga harganya sama dengan yang lain. Mereka harus mencari formula efisiensi,” kata Widjaya.
(akr)
Lihat Juga :
