Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Kelautan-Perikanan

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan yang terdapat dalam road map (peta jalan) harus ditinjau ulang.

Pasalnya, sejumlah kebijakan itu dianggap kontra produktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional, khususnya bagi komoditas ekspor rumput laut. Kadin berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan di sektor ini.

"Kami mengharapkan, ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Pihaknya mengaku, selama ini banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai beberapa aturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kurang berpihak pada usaha penangkapan, unit pengolahan, dan budidaya ikan. Tak terkecuali dari para pelaku usaha rumput laut.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihaknya mendesak pemerintah agar road map kelautan dan perikanan yang disusun pemerintah benar-benar memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas agar bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

Di tempat yang sama, Ketua ARLI Safari Azis menjelaskan bahwa komoditas rumput laut memiliki karakteristik tersendiri jika dilihat dari rantai produksinya, rantai nilai hingga proses pemasarannya.

"Kami ingin agar pengetahuan rumput laut ini dipahami semua pihak. Rumput laut memiliki berbagai macam jenis, sehingga sebagai bahan baku pun akan sangat beragam," ujar Safari.