Rayu Pendeta Ikut Tax Amnesty, Menkeu Ungkap Kondisi Ekonomi RI
Rayu Pendeta Ikut Tax Amnesty, Menkeu Ungkap Kondisi Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini melakukan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pemuka agama umat Kristiani dan pendeta. Dalam paparannya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyinggung soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
(Baca Juga: Giliran Para Pendeta Dirayu Ditjen Pajak Ikut Tax Amnesty)
Dia mengungkapkan, saat ini ada tiga isu utama yang harus dihadapi Indonesia dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tiga hal tersebut menjadi masalah krusial yang perlu dipecahkan, yakni kemiskinan, kesenjangan, dan masalah produktifitas.
"Kalau kemiskinan sudah sangat jelas. Tidak mungkin mencapai masyarakat adil kalau sebagian atau 10,9% rakyat masih di bawah garis kemiskinan. Bahkan sekarang ada di atas 30% yang nyaris miskin, sehingga rentan jatuh ke level miskin. Ini sangat berlawanan untuk mencapai adil dan makmur," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Sementara untuk masalah ketimpangan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim bahwa saat ini indeks ketimpangan di Tanah Air sudah jauh lebih baik dibanding 20 tahun lalu. Saat ini indeks gini rasio Indonesia telah mencapai 0,4.
"Sehingga ini berikan warning bagi kita untuk mulai melihat apa yang perlu kita perbaiki dari sisi kebijakan ekonomi bahkan kebijakan sosial, dan apa yang harus dilakukan agar ketimpangan tidak semakin besar," imbuh dia.
Apalagi, ketimpangan yang ada di Indonesia tidak hanya terjadi antara ketimpangan masyarakat yang kaya dengan yang miskin semata. Namun, ketimpangan lebih jauh terjadi antar pulau yang ada di Tanah Air. "Ketimpangan yang ada di Indonesia juga terjadi di pulau Jawa dan luar pulau Jawa, antara Jakarta dan luar Jakarta. ini jadi PR besar," tegas dia.
Dia menambahkan, produktivitas juga menjadi masalah yang krusial bagi masyarakat Indonesia. Sebab, selama ini beberapa sektor usaha hanya maju sendiri tanpa mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Bagaimana meningkatkan kemampuan produksi, kemampuan sektor keuangan, sehingga mereka tidak maju secara sendiri, tapi mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.. Sehingga dia tidak hanya dinikmati oleh sektor keuangan, tapi benefit bagi masyarakat Indonesia. Ini PR yang muncul saat ini, kalau kita ingin mencapai masyarakat adil dan makmur," paparnya.
(Baca Juga: Giliran Para Pendeta Dirayu Ditjen Pajak Ikut Tax Amnesty)
Dia mengungkapkan, saat ini ada tiga isu utama yang harus dihadapi Indonesia dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tiga hal tersebut menjadi masalah krusial yang perlu dipecahkan, yakni kemiskinan, kesenjangan, dan masalah produktifitas.
"Kalau kemiskinan sudah sangat jelas. Tidak mungkin mencapai masyarakat adil kalau sebagian atau 10,9% rakyat masih di bawah garis kemiskinan. Bahkan sekarang ada di atas 30% yang nyaris miskin, sehingga rentan jatuh ke level miskin. Ini sangat berlawanan untuk mencapai adil dan makmur," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Sementara untuk masalah ketimpangan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim bahwa saat ini indeks ketimpangan di Tanah Air sudah jauh lebih baik dibanding 20 tahun lalu. Saat ini indeks gini rasio Indonesia telah mencapai 0,4.
"Sehingga ini berikan warning bagi kita untuk mulai melihat apa yang perlu kita perbaiki dari sisi kebijakan ekonomi bahkan kebijakan sosial, dan apa yang harus dilakukan agar ketimpangan tidak semakin besar," imbuh dia.
Apalagi, ketimpangan yang ada di Indonesia tidak hanya terjadi antara ketimpangan masyarakat yang kaya dengan yang miskin semata. Namun, ketimpangan lebih jauh terjadi antar pulau yang ada di Tanah Air. "Ketimpangan yang ada di Indonesia juga terjadi di pulau Jawa dan luar pulau Jawa, antara Jakarta dan luar Jakarta. ini jadi PR besar," tegas dia.
Dia menambahkan, produktivitas juga menjadi masalah yang krusial bagi masyarakat Indonesia. Sebab, selama ini beberapa sektor usaha hanya maju sendiri tanpa mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Bagaimana meningkatkan kemampuan produksi, kemampuan sektor keuangan, sehingga mereka tidak maju secara sendiri, tapi mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.. Sehingga dia tidak hanya dinikmati oleh sektor keuangan, tapi benefit bagi masyarakat Indonesia. Ini PR yang muncul saat ini, kalau kita ingin mencapai masyarakat adil dan makmur," paparnya.
(akr)
Explore More