Kebijakan BBM Satu Harga Dinilai Belum Merata
Kamis, 19 Januari 2017 - 16:19 WIB
Kebijakan BBM Satu Harga Dinilai Belum Merata
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia menurut Anggota Komisi VII DPR yang juga Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Eni Maulani Saragih belum terealisasi secara merata pada semua wilayah. Menurutnya masih terdapat disparitas harga BBM yang mencolok antar daerah.
"Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam padahal Presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah," kata Mujarni usai menerima pengurus LPM dari berbagai propinsi, di kompleks parlemen, Jakarta Kamis (19/1/2017).
Dia menerangkan berdasarkan informasi dari Ketua LPM Kalimantan Timur (Kaltim) Mujarni Barag menyampaikan bahwa harga BBM di di Kecamatan Longpahangai Kabupaten Mahakam Hulu bisa mencapai Rp30.000-Rp 50.000 per liter. Sedang harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo bisa mencapai Rp75.000/liter menurut Ketua LPM Papua Isak
Sementara di Maluku Utara harga BBM di Desa Sakam, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, dan Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai bisa mencapai Rp35.000 per liter, terang Ketua LPM Malut, Hamzah. Hal yang sama juga diutarakan Ketua LPM Sulawesi Utara, Ferdi yang menyampaikan kalau harga BBM di Desa Bambung Kecamatan Geme Kabupaten Talaud bisa mencapai Rp15.000/liter.
Terkait hal tersebut, Eni mendesak pemerintah untuk konsisten melaksanakan kebijakan satu harga BBM di lapangan. "Karena itu saya minta Presiden Jokowi memperhatikan betul persoalan harga BBM ini. Jangan sampai disparitas harga BBM antar daerah terus terjadi," sambung dia.
Ditegaskan olehnya bahwa kebijakan satu harga BBM merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik. Meski begitu dia menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM.
Subsidi silang menurut dia bisa menjadi salah satu solusi dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina. “Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi ini.
Lebih lanjut dia berharap Pertamina sebagai operator mampu mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. “Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkannya untuk mengemban tugas mewujudkan program harga satu BBM,” ucapnya.
Dia juga mendesak pemerintah selalu memantau harga-harga BBM di daerah. Menurutnya Presiden jangan hanya percaya begitu saja atas laporan yang disampaikan terkait harga BBM. “Presiden Jokowi tolong cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Jangan sampai Presiden mendapat info yang keliru,” tegasnya.
"Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam padahal Presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah," kata Mujarni usai menerima pengurus LPM dari berbagai propinsi, di kompleks parlemen, Jakarta Kamis (19/1/2017).
Dia menerangkan berdasarkan informasi dari Ketua LPM Kalimantan Timur (Kaltim) Mujarni Barag menyampaikan bahwa harga BBM di di Kecamatan Longpahangai Kabupaten Mahakam Hulu bisa mencapai Rp30.000-Rp 50.000 per liter. Sedang harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo bisa mencapai Rp75.000/liter menurut Ketua LPM Papua Isak
Sementara di Maluku Utara harga BBM di Desa Sakam, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, dan Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai bisa mencapai Rp35.000 per liter, terang Ketua LPM Malut, Hamzah. Hal yang sama juga diutarakan Ketua LPM Sulawesi Utara, Ferdi yang menyampaikan kalau harga BBM di Desa Bambung Kecamatan Geme Kabupaten Talaud bisa mencapai Rp15.000/liter.
Terkait hal tersebut, Eni mendesak pemerintah untuk konsisten melaksanakan kebijakan satu harga BBM di lapangan. "Karena itu saya minta Presiden Jokowi memperhatikan betul persoalan harga BBM ini. Jangan sampai disparitas harga BBM antar daerah terus terjadi," sambung dia.
Ditegaskan olehnya bahwa kebijakan satu harga BBM merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik. Meski begitu dia menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM.
Subsidi silang menurut dia bisa menjadi salah satu solusi dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina. “Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi ini.
Lebih lanjut dia berharap Pertamina sebagai operator mampu mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. “Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkannya untuk mengemban tugas mewujudkan program harga satu BBM,” ucapnya.
Dia juga mendesak pemerintah selalu memantau harga-harga BBM di daerah. Menurutnya Presiden jangan hanya percaya begitu saja atas laporan yang disampaikan terkait harga BBM. “Presiden Jokowi tolong cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Jangan sampai Presiden mendapat info yang keliru,” tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
