Enam Langkah Strategis Pemerintah dan BI Jaga Inflasi 2017
Rabu, 25 Januari 2017 - 14:37 WIB
Enam Langkah Strategis Pemerintah dan BI Jaga Inflasi 2017
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menyepakati enam langkah strategis untuk menjaga inflasi 2017, agar tetap berada dalam kisaran 4%±1%. Kesepakatan atas langkah strategis dan penetapan sasaran inflasi ke depan sejalan dengan upaya membawa inflasi tetap rendah dan stabil.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, ke depan, pengendalian inflasi di 2017 menghadapi beberapa tantangan, baik berasal dari eksternal maupun domestik, yang perlu diwaspadai dan dimitigasi sejak dini. Tantangan dari eksternal terutama terkait dengan kenaikan harga komoditas global.
"Sementara tantangan domestik berasal dari kelanjutan kebijakan reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran yaitu berupa penyesuaian harga untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA, dan penyesuaian harga jual BBM (Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan kenaikan harga minyak dunia," katanya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
(Baca Juga: Pemerintah dan BI Gelar Rapat Pengendalian Inflasi)
Meskipun demikian, kata dia, kebijakan reformasi tersebut perlu didukung untuk mewujudkan aspek pemerataan dan menciptakan keuangan negara yang lebih sehat. Oleh karena itu, pemerintah dan BI pun telah sepakat menetapkan enam langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di tahun ini.
Pertama, pemerintah dan BI akan menekan laju inflasi volatile food melalui penguatan infrastruktur logistik pangan, khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas. Membangun sistem data lalu lintas barang khususnya komoditas pangan, serta penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam stabilitas harga.
"Kami juga akan melakukan penguatan kerja sama daerah, mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat khususnya untuk cabai dan bawang, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan memperbaiki pola tanam pangan," imbuh dia.
Kedua, pihaknya akan mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, BI dan pemerintah akan melakukan sekuensi kebijakan administred price termasuk implementasi konvesrsi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai.
"Keempat, kami akan memperkuat kelembagaan Tim Pengendali Inflasi, dan Kelompok Kerja Nasional TPID melalui Perpres Tim Pengendalian Inflasi Nasional," tuturnya.
Kelima, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menyelenggarakan Rakornas VIII TPID tahun 2017 pada Juli 2017. Keenam, memperkuat bauran kebijakan BI dengan memastikan tetap terjaganya stabilitas makro ekonomi.
"Kita ketahui bahwa Presiden Jokowi dua tahun terakhir senantiasa ikut memimpin Rakornas TPID. Kita harapkan Juli akan tetap dipimpin Presiden," tegas dia.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, ke depan, pengendalian inflasi di 2017 menghadapi beberapa tantangan, baik berasal dari eksternal maupun domestik, yang perlu diwaspadai dan dimitigasi sejak dini. Tantangan dari eksternal terutama terkait dengan kenaikan harga komoditas global.
"Sementara tantangan domestik berasal dari kelanjutan kebijakan reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran yaitu berupa penyesuaian harga untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA, dan penyesuaian harga jual BBM (Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan kenaikan harga minyak dunia," katanya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
(Baca Juga: Pemerintah dan BI Gelar Rapat Pengendalian Inflasi)
Meskipun demikian, kata dia, kebijakan reformasi tersebut perlu didukung untuk mewujudkan aspek pemerataan dan menciptakan keuangan negara yang lebih sehat. Oleh karena itu, pemerintah dan BI pun telah sepakat menetapkan enam langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di tahun ini.
Pertama, pemerintah dan BI akan menekan laju inflasi volatile food melalui penguatan infrastruktur logistik pangan, khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas. Membangun sistem data lalu lintas barang khususnya komoditas pangan, serta penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam stabilitas harga.
"Kami juga akan melakukan penguatan kerja sama daerah, mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat khususnya untuk cabai dan bawang, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan memperbaiki pola tanam pangan," imbuh dia.
Kedua, pihaknya akan mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, BI dan pemerintah akan melakukan sekuensi kebijakan administred price termasuk implementasi konvesrsi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai.
"Keempat, kami akan memperkuat kelembagaan Tim Pengendali Inflasi, dan Kelompok Kerja Nasional TPID melalui Perpres Tim Pengendalian Inflasi Nasional," tuturnya.
Kelima, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menyelenggarakan Rakornas VIII TPID tahun 2017 pada Juli 2017. Keenam, memperkuat bauran kebijakan BI dengan memastikan tetap terjaganya stabilitas makro ekonomi.
"Kita ketahui bahwa Presiden Jokowi dua tahun terakhir senantiasa ikut memimpin Rakornas TPID. Kita harapkan Juli akan tetap dipimpin Presiden," tegas dia.
(akr)
Lihat Juga :
