Menteri Rini: BUMN Butuh Direksi Asing jika Ingin Mendunia
Rabu, 25 Januari 2017 - 19:36 WIB
Menteri Rini: BUMN Butuh Direksi Asing jika Ingin Mendunia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengemukakan bahwa tujuannya untuk memasukkan warga negara asing (WNA) dalam jajaran direksi BUMN agar perusahaan pelat merah semakin besar. Menurutnya, BUMN butuh direksi asing jika ingin mengembangkan sayapnya di pasar internasional.
Dia mengatakan, jika nantinya perusahaan negara memiliki aktivitas di luar negeri maka sudah pasti butuh orang-orang yang berasal dari negara tersebut. Karena itu, Rini berpikir tak ada salahnya BUMN memiliki direksi asing.
"Kalau kita punya aktivitas di luar negeri kita memerlukan orang asing. Umpama kita di Inggris perlu orang Inggris, di Belanda kita perlu orang Belanda. Itu yang mungkin kita lihat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya, tidak ada larangan kursi direksi BUMN diisi WNA. Meskipun, sejauh ini usulan tersebut masih sekadar wacana dan belum diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak ada larangan sebenarnya, cuma kami kan biar bagaimana harus dijaga betul. Kan BUMN ini milik negara yang tentunya kami memiliki tambahan tanggung jawab bahwa kita sebagai agen pembangunan, harus turut berpartisipasi aktif untuk menurunkan kesenjangan sosial," kata Rini.
Dia mengatakan, jika nantinya perusahaan negara memiliki aktivitas di luar negeri maka sudah pasti butuh orang-orang yang berasal dari negara tersebut. Karena itu, Rini berpikir tak ada salahnya BUMN memiliki direksi asing.
"Kalau kita punya aktivitas di luar negeri kita memerlukan orang asing. Umpama kita di Inggris perlu orang Inggris, di Belanda kita perlu orang Belanda. Itu yang mungkin kita lihat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya, tidak ada larangan kursi direksi BUMN diisi WNA. Meskipun, sejauh ini usulan tersebut masih sekadar wacana dan belum diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak ada larangan sebenarnya, cuma kami kan biar bagaimana harus dijaga betul. Kan BUMN ini milik negara yang tentunya kami memiliki tambahan tanggung jawab bahwa kita sebagai agen pembangunan, harus turut berpartisipasi aktif untuk menurunkan kesenjangan sosial," kata Rini.
(izz)
Lihat Juga :
