DPR Minta TNI Buka Data Pertanian

JAKARTA - ‎Komisi IV DPR akan meminta ‎data-data keberhasilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bermitra dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di bidang pertanian. Hal itu buntut dari rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung pemerintah terkait swasembada pangan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

‎Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengatakan, sejauh ini TNI belum memberikan data-data itu kepada Komisi IV DPR. ‎"Sehingga bisa saja nanti melalui Panja (panitia kerja) pengawasan yang telah dibentuk Komisi IV mengundang juga TNI," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Menurutnya, Komisi IV DPR banyak menemukan program pertanian dari Pemerintah Pusat atau Kementan yang salah sasaran‎. Dia berpendapat, membangun pertanian menuju visi kedaulatan pangan dengan kompleksitas masalahnya tidak bisa hanya mengandalkan Kementan.

Sebab, hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun menilai rencana TNI membentuk SP3T itu seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut.

Meskipun TNI berhasil mengawal program Kementan, khususnya program swasembada padi terbukti dengan Indonesia yang tidak lagi impor beras di 2016.‎ Dia menambahkan, Babinsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri sudah menjadi mitra petani, sebagai pendamping petani yang dianggarkan khusus Kementan.

Babinsa juga diharapkan bisa difungsikan lebih maksimal dengan membentuk SP3T sebagai mata telinga pemerintah untuk urai persoalan petani. "Selama ini data dan masalah pertanian itu bisa saya dan anggota Komisi IV dapatkan dengan mudah ke Dandim-Dandim dan Danramil sekaligus Babinsa. Data-data mereka sangat lengkap," paparnya.

Kendati demikian, evaluasi secara menyeluruh dinilai perlu, karena terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran. Sebab, kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program, seperti pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus poktan.

"Inilah yang menjadikan walaupun anggaran pertanian meningkat sangat besar tapi tidak paralel dengan peningkatan kesejahteraan petani," pungkas dia.