Strategi Kementerian PUPR Tingkatkan Ketahanan Pangan dan Energi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan akan membangun 65 bendungan di Indonesia hingga 2019. Hal ini demi meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi di Indonesia.

(Baca: Indonesia Economic Outlook 2017 Mengusung Tema Optimisme)

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, tingkat ketahanan air di Indonesia sangat berkorelasi dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi di Indonesia. Sayangnya, saat ini tingkat penampungan air per kapita di Indonesia hanya 63 meter kubik (m3) per kapita per tahun.

"Ketahanan air kita masih sangat rendah. Penampungan air per kapita hanya 63 m3 per kapita per tahun," katanya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan KORAN SINDO dan SINDOnews.com di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Menurutnya, tingkat penampungan air yang ideal sejatinya 1.600 m3 per kapita per tahun. Artinya, tingkat ketahanan air Indonesia masih jauh dari ideal.

Karena itu, pemerintah pun akan berusaha untuk meningkatkan ketahanan air di Indonesia. Namun, tidak langsung membuatnya lompat menjadi 1.600 m3 per kapita per hari, melainkan perlahan mulai dari 150 m3.

(Baca: Infrastruktur Jadi Tonggak Perekonomian Indonesia)

"Jadi, kita akan capai minimumnya dulu yaitu 150 m3. Untuk memenuhi kebuthan pangan kita. Target ini dihitung dari tingkat mengonsumsi beras di Indonesia yang paling tinggi di dunia, 135 kg per kapita per tahun, lauk 25 kg per orang per tahun, kebutuhan hidup minimum 150 liter per hari," imbuh dia.

Arie menilai, investasi yang dibutuhkan untuk membangun ketahanan air tersebut cukup besar. Diperkirakan, untuk satu reservoir saja per m3 dibutuhkan Rp25.000. "Kita punya Rp19 miliar, dan rata-ratanya baru 63 m3. kalau 150 m3, artinya kan dua kali lipat," tuturnya.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR juga akan melakukan rehabillitasi terhadap 3 juta hektare (ha) jaringan irigasi di Indonesia. Rehabilitasi menjadi pilihan pemerintah karena untuk membangun jaringan irigasi baru akan membutuhkan waktu cukup lama.

"Irigasi baru agak lama karena ada perubahan budaya, tidak semua masyarakat Indonesia biasa bertani. Riau dan Jambi mereka lebih biasa berkebun. Tapi kalau dengan 3 juta ha kita rehab responnya cepat," tandasnya.

Baca Juga:

Ketidakpastian Global Jadi Tantangan dan Peluang Ekonomi RI 2017
Pemerintah Sebut Investasi Terpusat di Jawa Tak Sehat