Kemenperin Dorong Pembangunan Industri Berdaya Saing
Kemenperin Dorong Pembangunan Industri Berdaya Saing
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan industri yang berdaya saing melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam, pemerataan industri nasional, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi industri.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Kemenperin) Haris Munandar mengatakan, industri non-migas mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 17,82% pada triwulan II 2016. "Jika digabung dengan sumbangan dari jasa industri, total kontribusinya bisa mencapai 30%," ujarnya pada acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan Koran SINDO dan SINDOnews.com di Pullman Hotel, Jakarta, kemarin.
Haris melanjutkan, industri makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar sebesar 33,61%, disusul industri elektronika dan logam. "Di tahun 2016, pertumbuhan industri relatif di bawah pertumbuhan ekonomi, di bawah 5%. Tapi di tahun 2017, kita mematok angka pertumbuhan 5,5%. Kami sangat optimistis karena melihat beberapa kondisi yang kita harapkan bisa tercapai," ungkapnya.
Menurutnya, optimisme tersebut akan tercapai jika pra syarat seperti harga gas dan listrik bisa tercapai. Selain itu, diharapkan ekspor juga meningkat meskipun masih ada ketidakpastian dari Trump Effect. "Kita harus optimis dengan pra syarat harga gas bisa turun, harga listrik juga. Kita enggak minta subsidi tapi flat saja. Jangan harganya dimahalin," kata Haris.
Haris memaparkan, Kemenperin memprioritaskan pengembangan 11 sektor industri unggulan. Kesebelas sektor tersebut meliputi industri makanan dan minuman, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, industri alat transportasi, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
Kemudian industri elektronika dan telematika, industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, industri hulu agro, industri pembangkit energi, industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri, serta industri kecil dan menengah (IKM) di bidang kerajinan dan kreatif.
"Ada enam kebijakan prioritas industri nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi industri. Kami menargetkan penciptaan satu juta tenaga kerja tersertifikasi pada 2019 melalui program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan industri," jelasnya.
Haris menuturkan, pihaknya juga memprioritaskan pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor industri yang saling terkait mulai dari industri hulu, antara, hingga hilir.
"Kami akan mendorong pendalaman struktur industri melalui penguatan nilai tambah. Selama ini kita mengekspor barang material masih berbentuk mentah. Nilai tambahnya akan luar biasa kalau dilakukan di dalam negeri," tuturnya.
Kebijakan prioritas lainnya, kata Haris, mendorong industri padat karya dan industri yang berorientasi ekspor. "Kami juga mendorong pengembangan IKM lewat platform digital. Dua kebijakan yang terakhir adalah pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan perwilayah industri. Keduanya bertujuan membangun pusat industri baru di area penghasil sumber daya alam, terutama di luar Jawa," paparnya.
Hingga sejauh ini, perkembangan hilirisasi industri berbasis logam, mencakup 32 perusahaan dengan total nilai investasi USD16,3 miliar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi. Kelanjutan dari 32 proyek tersebut, yakni sebanyak 23 proyek sudah 100% rampung, empat proyek sekitar 80%, satu proyek 60%, dan empat proyek adalah pilot project.
Sedangkan perkembangan hilirisasi industri berbasis agro mencakup 21 perusahaan, total nilai investasi USD3,47 miliar di sembilan provinsi. Progresnya, dari 21 proyek, sebanyak 16 proyek sudah rampung 100% dan lima proyek masih dalam tahap perencanaan.
Untuk perkembangan hilirisasi industri berbasis migas dan batubara, yakni ada sembilan perusahaan dengan total nilai investasi USD15,35 miliar di enam provinsi. Dari sembilan proyek, sebanyak empat proyek sudah berjalan 40% dan lima proyek dalam tahap perencanaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Kemenperin) Haris Munandar mengatakan, industri non-migas mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 17,82% pada triwulan II 2016. "Jika digabung dengan sumbangan dari jasa industri, total kontribusinya bisa mencapai 30%," ujarnya pada acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan Koran SINDO dan SINDOnews.com di Pullman Hotel, Jakarta, kemarin.
Haris melanjutkan, industri makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar sebesar 33,61%, disusul industri elektronika dan logam. "Di tahun 2016, pertumbuhan industri relatif di bawah pertumbuhan ekonomi, di bawah 5%. Tapi di tahun 2017, kita mematok angka pertumbuhan 5,5%. Kami sangat optimistis karena melihat beberapa kondisi yang kita harapkan bisa tercapai," ungkapnya.
Menurutnya, optimisme tersebut akan tercapai jika pra syarat seperti harga gas dan listrik bisa tercapai. Selain itu, diharapkan ekspor juga meningkat meskipun masih ada ketidakpastian dari Trump Effect. "Kita harus optimis dengan pra syarat harga gas bisa turun, harga listrik juga. Kita enggak minta subsidi tapi flat saja. Jangan harganya dimahalin," kata Haris.
Haris memaparkan, Kemenperin memprioritaskan pengembangan 11 sektor industri unggulan. Kesebelas sektor tersebut meliputi industri makanan dan minuman, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, industri alat transportasi, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
Kemudian industri elektronika dan telematika, industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, industri hulu agro, industri pembangkit energi, industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri, serta industri kecil dan menengah (IKM) di bidang kerajinan dan kreatif.
"Ada enam kebijakan prioritas industri nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui vokasi industri. Kami menargetkan penciptaan satu juta tenaga kerja tersertifikasi pada 2019 melalui program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan industri," jelasnya.
Haris menuturkan, pihaknya juga memprioritaskan pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor industri yang saling terkait mulai dari industri hulu, antara, hingga hilir.
"Kami akan mendorong pendalaman struktur industri melalui penguatan nilai tambah. Selama ini kita mengekspor barang material masih berbentuk mentah. Nilai tambahnya akan luar biasa kalau dilakukan di dalam negeri," tuturnya.
Kebijakan prioritas lainnya, kata Haris, mendorong industri padat karya dan industri yang berorientasi ekspor. "Kami juga mendorong pengembangan IKM lewat platform digital. Dua kebijakan yang terakhir adalah pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan perwilayah industri. Keduanya bertujuan membangun pusat industri baru di area penghasil sumber daya alam, terutama di luar Jawa," paparnya.
Hingga sejauh ini, perkembangan hilirisasi industri berbasis logam, mencakup 32 perusahaan dengan total nilai investasi USD16,3 miliar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi. Kelanjutan dari 32 proyek tersebut, yakni sebanyak 23 proyek sudah 100% rampung, empat proyek sekitar 80%, satu proyek 60%, dan empat proyek adalah pilot project.
Sedangkan perkembangan hilirisasi industri berbasis agro mencakup 21 perusahaan, total nilai investasi USD3,47 miliar di sembilan provinsi. Progresnya, dari 21 proyek, sebanyak 16 proyek sudah rampung 100% dan lima proyek masih dalam tahap perencanaan.
Untuk perkembangan hilirisasi industri berbasis migas dan batubara, yakni ada sembilan perusahaan dengan total nilai investasi USD15,35 miliar di enam provinsi. Dari sembilan proyek, sebanyak empat proyek sudah berjalan 40% dan lima proyek dalam tahap perencanaan.
(ven)
Explore More