Darmin Sebut Inflasi Januari 2017 Tak Sesuai Harapan

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut realisasi inflasi periode Januari 2017 yang mencapai 0,97% atau tertinggi sejak 2015 tidak sesuai harapan.

(Baca: Inflasi Januari 2017 Capai 0,97%, Tertinggi sejak 2015)

Menurutnya, kenaikan inflasi yang cukup tinggi ini memang bersumber dari harga yang diatur pemerintah (administred price). Pemerintah akan mencoba mengatur agar administred price dapat lebih baik.

"Ya memang administred prices, terus terang memang ini dari administred prices. Ya itu di atas yang diharapkan. Tapi ya kita coba manage-lah supaya masih bisa," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Dia akan mengantisipasi kenaikan inflasi di periode akan datang. Mengingat, beberapa waktu ke depan masih akan ada penyesuaian tarif listrik pelanggan 900 volt ampere (VA) serta kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Memang bedanya pangan dengan adm ministred prices itu, kalau pangan harga cabai bisa naik tapi bisa turun lagi. Nanti tentu kalau sudah begini ya pasti kita hitung-hitungan dampaknya ke inflasi," ujarnya.

(Baca: Kenaikan Biaya Urus STNK Kerek Inflasi Januari 2017)

Diberitakan sebelumnya, BPS mengemukakan bahwa kenaikan biaya urus STNK menjadi salah satu penyebab inflasi periode Januari 2017. Angka inflasi pada awal 2017 di level 0,97% lebih tinggi dibanding Januari 2015 dan Januari 2016 yang masing-masing deflasi 0,24% dan inflasi 0,51%.

Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan, sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memiliki andil terbesar inflasi Januari 207. Salah satunya yakni, kenaikan biaya STNK yang menyumbang inflasi sebesar 0,23%.

"0,43% untuk transport, komunikasi, dan jasa keuangan atau sumbangannya 44%. Apa saja penyebabnya? Ada beberapa catatan, ada beberapa komoditas yang berikan sumbangan inflasi tinggi untuk transport, yakni biaya perpanjangan STNK. Biaya admin naik sehingga andilnya 0,23%," katanya di Gedung BPS, Jakarta, hari ini.