Nakhoda Baru Pertamina Harus Bebas Kepentingan
Sabtu, 04 Februari 2017 - 20:20 WIB
Nakhoda Baru Pertamina Harus Bebas Kepentingan
A
A
A
JAKARTA - Nakhoda baru PT Pertamina (Persero) harus terbebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Hal ini mengingat aset besar yang dimiliki BUMN pelat merah tersebut berpotensi menjadi sapi perah para pemburu rente.
(Baca: Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot)
"Pemegang saham harus menempatkan pimpinan baru berintegritas dan bebas dari segala macam kepentingan supaya tidak menjadi sapi perah pemburu rente. Aset BUMN sebesar Pertamina mempunyai andil besar untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar pakar ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fahmy Radhi saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (4/2/2016).
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto mampu membawa kinerja Pertamina ke arah yang lebih baik. Pasalnya, mantan bos Semen Indonesia itu dianggap berintegritas dan tidak mudah diintervensi berbagai macam kepentingan yang tujuannya merugikan Pertamina.
Bahkan di saat Pertamina terhimpit penurunan harga minyak dunia kinerja keuangan Pertamina tetap cemerlang. Melalui efisiensi di berbagai lini laba Pertamina hingga kuartal II tahun lalu menghasilkan laba sebesar USD3,1 miliar atau Rp40 triliun.
"“Itu bukti bahwa integritas kepemimpinan Dwi Soetjipto tidak diragukan, sehingga ada saja pihak yang tidak senang dengan kebijakan tersebut. Terutama bagi mereka yang ingin menggunakan Pertamina untuk kepentingan tertentu," kata dia.
(Baca: Yenni Andayani Diplot Jadi Plt Dirut Pertamina)
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said juga turut menyoroti pemberhentian direktur utama Dwi Soetjipto oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Aset besar dan strategis yang dimiliki Pertamina rentan disusupi berbagai macam kepentingan tertentu.
Menurutya, perombakan pucuk pimpinan yang tidak berpola baik periode maupun tata cara penunjukan rentan diwarnai kepentingan jangka pendek, sehingga pengaruhnya sangat besar baik dari sisi bisnis maupun perannya di sektor energi nasional.
"Kalau kita tidak mampu keluar dari praktik masa lalu, yang selalu mengedepankan kepentingan jangka pendek dan politisasi, kita kehilangan kesempatan besar," ujarnya.
Dia berharap nakhoda baru Pertamina pengganti Dwi Soetjipto adalah sosok pemimpin yang jujur, kredibel dan kompeten di bidangnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha juga berharap pemegang saham menunjuk pengganti dirut baru yang profesional, berpengalaman di industri migas, diutamakan dari internal Pertamina dan bebas kepentingan tertentu walapun cukup sulit bagi Pertamina terlepas dari kepentingan politik penguasa.
Namun yang bisa dilakukan yakni menjalankan prinsip tata kelola perusahaan dengan disiplin dan akuntabel.
Direktur ReforMiners Institute Komaidi Notonogero juga mengatakan hal yang sama yaitu setiap perusahaan BUMN sulit keluar dari intervensi penguasa dan terbebas dari konflik kepentingan tertentu.
Dia melihat intervensi penguasa relatif dominan karena intervensi kebijakan jajaran direksi dilakukan pemegang saham. "Begitu juga dengan perusahaan swasta, karena kebijakan dilakukan oleh pemegang saham," pungkasnya.
(Baca: Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot)
"Pemegang saham harus menempatkan pimpinan baru berintegritas dan bebas dari segala macam kepentingan supaya tidak menjadi sapi perah pemburu rente. Aset BUMN sebesar Pertamina mempunyai andil besar untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar pakar ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fahmy Radhi saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (4/2/2016).
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto mampu membawa kinerja Pertamina ke arah yang lebih baik. Pasalnya, mantan bos Semen Indonesia itu dianggap berintegritas dan tidak mudah diintervensi berbagai macam kepentingan yang tujuannya merugikan Pertamina.
Bahkan di saat Pertamina terhimpit penurunan harga minyak dunia kinerja keuangan Pertamina tetap cemerlang. Melalui efisiensi di berbagai lini laba Pertamina hingga kuartal II tahun lalu menghasilkan laba sebesar USD3,1 miliar atau Rp40 triliun.
"“Itu bukti bahwa integritas kepemimpinan Dwi Soetjipto tidak diragukan, sehingga ada saja pihak yang tidak senang dengan kebijakan tersebut. Terutama bagi mereka yang ingin menggunakan Pertamina untuk kepentingan tertentu," kata dia.
(Baca: Yenni Andayani Diplot Jadi Plt Dirut Pertamina)
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said juga turut menyoroti pemberhentian direktur utama Dwi Soetjipto oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Aset besar dan strategis yang dimiliki Pertamina rentan disusupi berbagai macam kepentingan tertentu.
Menurutya, perombakan pucuk pimpinan yang tidak berpola baik periode maupun tata cara penunjukan rentan diwarnai kepentingan jangka pendek, sehingga pengaruhnya sangat besar baik dari sisi bisnis maupun perannya di sektor energi nasional.
"Kalau kita tidak mampu keluar dari praktik masa lalu, yang selalu mengedepankan kepentingan jangka pendek dan politisasi, kita kehilangan kesempatan besar," ujarnya.
Dia berharap nakhoda baru Pertamina pengganti Dwi Soetjipto adalah sosok pemimpin yang jujur, kredibel dan kompeten di bidangnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha juga berharap pemegang saham menunjuk pengganti dirut baru yang profesional, berpengalaman di industri migas, diutamakan dari internal Pertamina dan bebas kepentingan tertentu walapun cukup sulit bagi Pertamina terlepas dari kepentingan politik penguasa.
Namun yang bisa dilakukan yakni menjalankan prinsip tata kelola perusahaan dengan disiplin dan akuntabel.
Direktur ReforMiners Institute Komaidi Notonogero juga mengatakan hal yang sama yaitu setiap perusahaan BUMN sulit keluar dari intervensi penguasa dan terbebas dari konflik kepentingan tertentu.
Dia melihat intervensi penguasa relatif dominan karena intervensi kebijakan jajaran direksi dilakukan pemegang saham. "Begitu juga dengan perusahaan swasta, karena kebijakan dilakukan oleh pemegang saham," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
