Soal Pertamina, Menteri Rini Diminta Tak Ambil Kebijakan Coba-coba
Kamis, 09 Februari 2017 - 14:42 WIB
Soal Pertamina, Menteri Rini Diminta Tak Ambil Kebijakan Coba-coba
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diingatkan untuk tidak mengambil kebijakan yang asal coba-coba terhadap PT Pertamina (Persero). Hal ini menanggapi keputusan pemerintah untuk mencopot dua bos Pertamina yakni Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama dan Ahmad Bambang Wakil Direktur Utama.
(Baca Juga: Rini Buka Peluang Bos Baru Pertamina dari Luar Perseroan )
Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, Kementerian BUMN sebelumnya menyetujui penambahan posisi Wakil Direktur Utama Pertamina. Namun, pemerintah tiba-tiba kembali mengubah keputusannya dengan kembali menghapus posisi Wadirut seiring dengan pencopotan Ahmad Bambang sebagai Wadirut.
"Sebenarnya kan alasannya itu leadership. Pertanyaan kita yang menunjuk wadirut kan BUMN. Artinya pemerintah enggak bisa menentukan kebijakan publik berdasarkan selera," katanya di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
(Baca Juga: Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot )
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai posisi dan tanggung jawab Pertamina sebagai perusahaan negara. Baru kemudian menentukan apakah perseroan memang membutuhkan penambahan dewan direksi atas tanggung jawab yang diberikan.
"Sehingga orang yang mengisi jadi jelas. Bukan coba-coba. Tapi pemerintah punya policy direction dulu. Pemerintah posisikan Pertamina untuk apa. Tinggal dicari," imbuh dia.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan Pertamina butuh posisi wadirut. Namun, setelah ada justru dinyatakan ada dualisme kepemimpinan antara Dirut dan Wadirut Pertamina. Artinya, pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang diambilnya tersebut.
"Setelah ada (wadirut) dibilang ada dua matahari. Dulu waktu menentukan kan ada pertimbangan. Kalo gitu dari awal ada satu desain. Kalau itu jelas ada konsistensi, tidak ada istilah matahari kembar," paparnya.
(Baca Juga: Rini Buka Peluang Bos Baru Pertamina dari Luar Perseroan )
Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, Kementerian BUMN sebelumnya menyetujui penambahan posisi Wakil Direktur Utama Pertamina. Namun, pemerintah tiba-tiba kembali mengubah keputusannya dengan kembali menghapus posisi Wadirut seiring dengan pencopotan Ahmad Bambang sebagai Wadirut.
"Sebenarnya kan alasannya itu leadership. Pertanyaan kita yang menunjuk wadirut kan BUMN. Artinya pemerintah enggak bisa menentukan kebijakan publik berdasarkan selera," katanya di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
(Baca Juga: Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot )
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai posisi dan tanggung jawab Pertamina sebagai perusahaan negara. Baru kemudian menentukan apakah perseroan memang membutuhkan penambahan dewan direksi atas tanggung jawab yang diberikan.
"Sehingga orang yang mengisi jadi jelas. Bukan coba-coba. Tapi pemerintah punya policy direction dulu. Pemerintah posisikan Pertamina untuk apa. Tinggal dicari," imbuh dia.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan Pertamina butuh posisi wadirut. Namun, setelah ada justru dinyatakan ada dualisme kepemimpinan antara Dirut dan Wadirut Pertamina. Artinya, pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang diambilnya tersebut.
"Setelah ada (wadirut) dibilang ada dua matahari. Dulu waktu menentukan kan ada pertimbangan. Kalo gitu dari awal ada satu desain. Kalau itu jelas ada konsistensi, tidak ada istilah matahari kembar," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
