Pilkada Serentak Kurang Bertenaga Dongkrak Ekonomi Indonesia
Kamis, 16 Februari 2017 - 18:07 WIB
Pilkada Serentak Kurang Bertenaga Dongkrak Ekonomi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai, dampak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidaklah besar. Pesta demokrasi tersebut kurang bertenaga untuk mendongkrak ekonomi di Tanah Air.
Deputi Kepala BPS bidang Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan, meskipun Pilkada dilakukan oleh tujuh provinsi dan 102 kabupaten, namun hal tersebut dianggap masih terlalu kecil untuk membawa dampak besar terhadap ekonomi secara keseluruhan.
"Kalau Pilkada menurut saya sizenya kecil. Walau terjadi di tujuh provinsi dan 102 kabupaten tetapi kan kita punya 34 provinsi dan 513 kabupaten. Jadi proporsinya terhadap Indonesia juga tidak besar," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Baca: Kadin DKI Ingin Putaran Kedua, Paslon Pertajam Strategi Ekonomi
Terlebih, kata dia, kegiatan kampanye yang dilakukan pun tidak terlalu banyak seperti momen pilkada di masa yang lalu. Para pasangan calon lebih banyak berkampanye lewat sosial media sehingga efek domino (multiplier effect) terhadap masyarakat pun juga kecil.
"Lebih banyak kampanye-kampanye lewat media atau media sosial sehingga beli kaos yang kalau biasanya ramai juga sedikit. Kita lihat banner atau poster tidak terlalu banyak," imbuh dia.
Sasmito menambahkan, minimnya kegiatan kampanye pun juga membuat tingkat konsumsi masyarakat datar dan tidak mengalami lompatan yang terlalu besar. "Artinya dampaknya terhadap konsumsi itu kurang. Saya melihat dampak konsumsi makanan juga tidak banyak. Seperti penyediaan nasi bungkus untuk massa tidak terlalu banyak," tandasnya.
Deputi Kepala BPS bidang Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan, meskipun Pilkada dilakukan oleh tujuh provinsi dan 102 kabupaten, namun hal tersebut dianggap masih terlalu kecil untuk membawa dampak besar terhadap ekonomi secara keseluruhan.
"Kalau Pilkada menurut saya sizenya kecil. Walau terjadi di tujuh provinsi dan 102 kabupaten tetapi kan kita punya 34 provinsi dan 513 kabupaten. Jadi proporsinya terhadap Indonesia juga tidak besar," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Baca: Kadin DKI Ingin Putaran Kedua, Paslon Pertajam Strategi Ekonomi
Terlebih, kata dia, kegiatan kampanye yang dilakukan pun tidak terlalu banyak seperti momen pilkada di masa yang lalu. Para pasangan calon lebih banyak berkampanye lewat sosial media sehingga efek domino (multiplier effect) terhadap masyarakat pun juga kecil.
"Lebih banyak kampanye-kampanye lewat media atau media sosial sehingga beli kaos yang kalau biasanya ramai juga sedikit. Kita lihat banner atau poster tidak terlalu banyak," imbuh dia.
Sasmito menambahkan, minimnya kegiatan kampanye pun juga membuat tingkat konsumsi masyarakat datar dan tidak mengalami lompatan yang terlalu besar. "Artinya dampaknya terhadap konsumsi itu kurang. Saya melihat dampak konsumsi makanan juga tidak banyak. Seperti penyediaan nasi bungkus untuk massa tidak terlalu banyak," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
