Jokowi Siap Turun Tangan jika Freeport Terus Berulah
Jokowi Siap Turun Tangan jika Freeport Terus Berulah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, saat ini dirinya masih menyerahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk berunding dengan PT Freeport Indonesia . Seperti diketahui perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu masih bersikeras enggan mengubah status kontrak dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
(Baca Juga: Sri Mulyani: Perubahan Kontrak Freeport demi Penerimaan Negara
Lebih lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan jika tak kunjung mendapatkan titik temu, baru dirinya bakal mengambil sikap tegas terhadap perusahan yang berafiliasi dengan Freeport McMoran di AS itu. Saat ini, Freeport masih menolak IUPK yang diterbitkan pemerintah dan hal ini membuat mereka menahan produksi karena tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.
Mereka pun mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan mengancam akan menyeret pemerintah ke arbitrase internasional, jika pemerintah tak menuruti kemauannya untuk tetap mempertahankan KK. "Kalau sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya nanti kita akan bersikap," ujar Jokoei di GOR Popki, Cibubur, Kamis (23/2/2017).
Jokowi mengungkapkan, pada dasarnya pemerintah ingin mencarikan solusi atas permasalahan Freeport tersebut. Maka dari itu, dirinya meminta Menteri ESDM untuk terus berunding. "Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang. Dicarikan solusi yang win-win, kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri," imbuh dia.
Dia menambahkan bakal melihat perkembangan lebih lanjut terkait perundingan yang dilakukan Jonan dan perusahaan tambang kelas kakap tersebut. Jika memang menemukan jalan buntu, baru dia akan mengambil sikap.
"Ya nanti dilihat ini kan masih menteri, masih berproses. Intinya itu saja, kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap. Sekarang ini biar menteri dulu," tandasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Perubahan Kontrak Freeport demi Penerimaan Negara
Lebih lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan jika tak kunjung mendapatkan titik temu, baru dirinya bakal mengambil sikap tegas terhadap perusahan yang berafiliasi dengan Freeport McMoran di AS itu. Saat ini, Freeport masih menolak IUPK yang diterbitkan pemerintah dan hal ini membuat mereka menahan produksi karena tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.
Mereka pun mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan mengancam akan menyeret pemerintah ke arbitrase internasional, jika pemerintah tak menuruti kemauannya untuk tetap mempertahankan KK. "Kalau sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya nanti kita akan bersikap," ujar Jokoei di GOR Popki, Cibubur, Kamis (23/2/2017).
Jokowi mengungkapkan, pada dasarnya pemerintah ingin mencarikan solusi atas permasalahan Freeport tersebut. Maka dari itu, dirinya meminta Menteri ESDM untuk terus berunding. "Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang. Dicarikan solusi yang win-win, kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri," imbuh dia.
Dia menambahkan bakal melihat perkembangan lebih lanjut terkait perundingan yang dilakukan Jonan dan perusahaan tambang kelas kakap tersebut. Jika memang menemukan jalan buntu, baru dia akan mengambil sikap.
"Ya nanti dilihat ini kan masih menteri, masih berproses. Intinya itu saja, kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap. Sekarang ini biar menteri dulu," tandasnya.
(akr)
Explore More