Soal Pengelolaan Migas, Pejabat Negara Tak Boleh Bermental Terjajah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengubah pejabat negera yang memiliki mental terjajah terkait soal pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas). Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi menerangkan, sebagai wujud revolusi mental, Presiden seharusnya memulai dari para pejabatnya yang memiliki inlander mentality, yaitu mengagung-agungkan bangsa asing atau bangsa londo.

Menurut dia mental terjajah sangat berbahaya, terlebih dimiliki seorang pejabat negara. Sebab, selain menganggap bangsa asing sangat superior, mental tersebut juga menafikkan kemampuan yang dimiliki bangsa sendiri. Akibatnya, akan menutup peluang dan kesempatan kepada putra-putra bangsa untuk berkarya, karena lebih mengutamakan bangsa asing.

Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menurut Fahmy adalah contoh mental terjajah. Dalam sebuah diskusi di Masela untuk Siapa di Gedung DPR, Bambang dengan gamblang mengatakan bahwa negara tak akan sanggup menggarap blok-blok migas sendiri lewat Pertamina. Jero Wacik dulu juga begitu. Padahal, jika itu terjadi terus-menerus dan tidak pernah dihentikan, maka sampai kapan pun Indonesia tidak akan berdaulat secara energi, kata dia.

"Pemikiran seperti itu memang keliru. Sebab, dilihat dari berbagai aspek, Pertamina sangat mampu mengelola blok migas, bahkan termasuk melakukan eksplorasi migas yang memiliki risiko tinggi. Baik dari segi sumber daya manusia (SDM), teknologi, maupun permodalan, tak ada yang perlu diragukan," tegasnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (27/2/2017).

Lebih lanjut dia menerangkan bahkan Pertamina memiliki prestasi yang baik, contohnya ketika mereka mengambil alih Blok Madura dari Conoco Philips, dua tahun kemudian produksi blok tersebut meningkat tajam, kata dia. Bahkan, paparnya tidak hanya di dalam negeri, Pertamina juga bepengalaman ketika mengambil alih perusahaan migas Prancis, Maurel & Prom.

Lebih menarik, ketika menggarap sumur atau ladang minyak di luar negeri, secara tidak langsung Pertamina juga menyerap teknologi yang mutakhir. Dari sanalah Fahmy membandingkan, Pertamina dengan Petronas.

"Perusahaan migas asal Malaysia tersebut bisa menjadi pemain kelas dunia, karena pemerintah memberikan kepercayaan dan kesempatan Petronas untuk mengelola blok migas mereka. Petronas bisa maju dan disegani, karena di sana tidak ada pemimpin bermental terjajah," ujar.

Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) Adnan Rarasina juga menyesalkan mental inlander yang dimiliki para pejabat, termasuk terkait pengelolaan migas. Karena dengan meragukan kemampuan BUMN, sama artinya mengerdilkan peran mereka. Akibatnya, bangsa ini tidak akan pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri atas pengelolaan sektor tersebut.

"Sangat aneh. Negara lain berusaha menjadikannya NOC-nya besar dan kuat. Namun di Indonesia justru dikebiri oleh pejabatnya sendiri. Presiden harus mengevaluasi pejabat seperti itu," kata Adnan.

Menurut Adnan, sesuai Pasal 33 UUD 1945, harusnya pemerintah mengembalikan kedaulatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satunya, dengan memberikan kepercayaan yang lebih luas kepada BUMN dalam mengelola migas dan secara perlahan mengurangi porsi tersebut kepada kontraktor asing.

"Bukan berarti anti asing. Namun dalam penguasaan tersebut, Pertamina bisa juga menggandeng mitra luar negeri, dengan pengendalian tetap berada di bawah Pertamina," tegasnya.