Uskup Timika Minta Freeport Hentikan PHK Karyawan
Senin, 27 Februari 2017 - 17:21 WIB
Uskup Timika Minta Freeport Hentikan PHK Karyawan
A
A
A
JAKARTA - Sengkarut status kontrak PT Freeport Indonesia menuai komentar dari berbagai pihak. Kali ini, tokoh keagamaan Papua meminta agar Freeport menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan.
Uskup Gereja Timika Papua John Philipus Saklil pun mendukung langkah pemerintah meminta Freeport tunduk terhadap regulasi yang diterbitkan. Namun di luar itu, dia menginginkan agar masyarakat bisa mendapatkan hak yang sama dalam proses negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak tersebut.
"Kami minta pemerintah dan perusahaan (Freeport Indonesia)menghentikan PHK. Pemerintah dan perusahaan harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang dibuat sampai ada kejelasan kontrak," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).
Dia mengaku tidak peduli jika nantinya Freeport sampai ditutup. Terpenting, hak dan kewajiban masing-masing harus diatur dengan baik. Termasuk kejelasan hak masyarakat mengenai dana 1% yang dikucurkan Freeport untuk masyarakat.
"Nah itu dana dari mana? itu keluhan dari masyarakat. Dana hak, dana hibah, dana CSR ini harus jelas diakomodir dalam satu kesepakatan dengan masyarakat. Pun bila perusahaan tutup, apa dampaknya bagi lingkungan yang sudah dihancurkan? Perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas itu," tandasnya.
Uskup Gereja Timika Papua John Philipus Saklil pun mendukung langkah pemerintah meminta Freeport tunduk terhadap regulasi yang diterbitkan. Namun di luar itu, dia menginginkan agar masyarakat bisa mendapatkan hak yang sama dalam proses negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak tersebut.
"Kami minta pemerintah dan perusahaan (Freeport Indonesia)menghentikan PHK. Pemerintah dan perusahaan harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang dibuat sampai ada kejelasan kontrak," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).
Dia mengaku tidak peduli jika nantinya Freeport sampai ditutup. Terpenting, hak dan kewajiban masing-masing harus diatur dengan baik. Termasuk kejelasan hak masyarakat mengenai dana 1% yang dikucurkan Freeport untuk masyarakat.
"Nah itu dana dari mana? itu keluhan dari masyarakat. Dana hak, dana hibah, dana CSR ini harus jelas diakomodir dalam satu kesepakatan dengan masyarakat. Pun bila perusahaan tutup, apa dampaknya bagi lingkungan yang sudah dihancurkan? Perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas itu," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
