Bisa Berakibat Fatal, Jokowi Diminta Hati-hati Tanggapi Freeport
Selasa, 28 Februari 2017 - 15:26 WIB
Bisa Berakibat Fatal, Jokowi Diminta Hati-hati Tanggapi Freeport
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta berhati-hati menanggapi polemik yang terjadi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Jokowi dinilai jangan mau diadu dengan Amerika Serikat karena akan berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono mengatakan, tak hanya berdampak ke perekonomian, stabilitas politik di Papua dan nasional juga bisa terganggu.
"Karena pemerintah Amerika itu sangat memproteksi perusahaan multinasionalnya yang berinvestasi di luar Amerika dan ini akan berdampak pada hubungan Indonesia dan Amerika," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Dari segala situasi ini, Arief menyebutkan, Jokowi harus cerdas mengambil sikap terkait Freeport. Jangan sampai skandal papa minta saham Freeport kembali terulang.
"Papa minta saham yang ingin memojokan Jokowi untuk diadu domba dengan pemerintah Amerika Serikat serta mendiskreditkan Pak Joko Widodo di mata investor luar negeri terkait tidak adanya jaminan investasi yang panjang di Indonesia," katanya.
Dia menyampaikan, persoalan Kontrak Karya (KK) Freeport yakni tidak diperpanjang oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Perusahaan jika memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen," pungkasnya.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono mengatakan, tak hanya berdampak ke perekonomian, stabilitas politik di Papua dan nasional juga bisa terganggu.
"Karena pemerintah Amerika itu sangat memproteksi perusahaan multinasionalnya yang berinvestasi di luar Amerika dan ini akan berdampak pada hubungan Indonesia dan Amerika," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Dari segala situasi ini, Arief menyebutkan, Jokowi harus cerdas mengambil sikap terkait Freeport. Jangan sampai skandal papa minta saham Freeport kembali terulang.
"Papa minta saham yang ingin memojokan Jokowi untuk diadu domba dengan pemerintah Amerika Serikat serta mendiskreditkan Pak Joko Widodo di mata investor luar negeri terkait tidak adanya jaminan investasi yang panjang di Indonesia," katanya.
Dia menyampaikan, persoalan Kontrak Karya (KK) Freeport yakni tidak diperpanjang oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Perusahaan jika memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
