Faisal Basri Sebut Holding BUMN Migas Sesat
Rabu, 08 Maret 2017 - 01:11 WIB
Faisal Basri Sebut Holding BUMN Migas Sesat
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menuturkan rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk membentuk holding BUMN sektor migas sesat. Terlebih, skemanya adalah dengan PT Pertamina (Persero) mencaplok PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Dia menilai, masih banyak pekerjaan rumah alias PR yang harus dilakukan Pertamina untuk memperbaiki Good Corporate Governance (GCG). "Holding BUMN itu sesat. Apalagi yang sektor migas di mana Pertamina mencaplok PGN," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Menurutnya, Pertamina secara internal masih banyak yang harus diperbaiki. Bahkan dia menilai, saat ini BUMN migas tersebut masih dikelilingi para mafia. "Masih banyak mafia kok caplok perusahaan yang sudah go publik seperti PGN. Itu nggak make sense. Harusnya dibatalkan rencana itu," imbuh dia.
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menambahkan, akan lebih masuk akal jika meneruskan rencana PGN yang mengambil alih Pertagas yang notabene anak usaha Pertamina. Akuisisi Pertagas oleh PGN, berawal dari keprihatinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri.
Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas (anak usaha Pertamina) diambil alih oleh PGN. Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih Pertagas masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.
Namun tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah nama menjadi industri BUMN Migas (Holding Migas). "Malah makin tak jelas jika holding terbentuk," tandasnya.
Dia menilai, masih banyak pekerjaan rumah alias PR yang harus dilakukan Pertamina untuk memperbaiki Good Corporate Governance (GCG). "Holding BUMN itu sesat. Apalagi yang sektor migas di mana Pertamina mencaplok PGN," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Menurutnya, Pertamina secara internal masih banyak yang harus diperbaiki. Bahkan dia menilai, saat ini BUMN migas tersebut masih dikelilingi para mafia. "Masih banyak mafia kok caplok perusahaan yang sudah go publik seperti PGN. Itu nggak make sense. Harusnya dibatalkan rencana itu," imbuh dia.
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menambahkan, akan lebih masuk akal jika meneruskan rencana PGN yang mengambil alih Pertagas yang notabene anak usaha Pertamina. Akuisisi Pertagas oleh PGN, berawal dari keprihatinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri.
Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas (anak usaha Pertamina) diambil alih oleh PGN. Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih Pertagas masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.
Namun tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah nama menjadi industri BUMN Migas (Holding Migas). "Malah makin tak jelas jika holding terbentuk," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
