Bikin Gaduh, Freeport Dinilai Sudah Tak Betah di Indonesia
Selasa, 07 Maret 2017 - 21:38 WIB
Bikin Gaduh, Freeport Dinilai Sudah Tak Betah di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai sudah tak betah beroperasi di Indonesia. Ciri-cirinya yakni dari kegaduhan yang dibuat dengan pemerintah.
Ekonom Faisal Basri menganalisa langkah Freeport itu, terutama soal jumlah emas yang dihasilkan tambang Papua. Menurutnya data itu ada secara lengkap di laporan keuangan Freeport selaku perusahaan terbuka.
"Analisa saya Freeport memang pengen keluar dari Indonesia, terus emas kita berapa juta ton kan ada laporan di New York Stock Exchange. Kita maksa bikin smelter enggak masalah buat dia," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Daripada uangnya buat membeli 51% saham Freeport yang berisiko, Faisal menyebutkan, lebih baik untuk sejahterakan 40% rakyat Indonesia yang kekayaannya setara empat orang terkaya. Kemungkinan terburuk lain yaitu pemerintah kalah di tangan Freeport di arbitrase internasional.
"Efeknya ke pertumbuhan ekonomi takutnya dibawa ke arbitrase. Force major, rugi kita. Istimewa dia enggak bayar kewajiban, terus misalnya dapat dana fresh USD30 juta," katanya.
Jadi, lanjut dia, buat apa divestasi kalau harga komoditas enggak selalu tinggi, hanya bagi-bagi risiko. Pendapatan pemerintah akan turun jika ini terjadi.
Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Faisal menjelaskan, sebenarnya menguntungkan Freeport. Namun, sayangnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut terlanjur tidak betah di Tanah Air.
"IUPK ada untungnya dapat 10 tahun plus 10 tahun tanpa nego. Kemudian dia bayar pajak lebih rendah 25% pajak penghasilan, kalau go public 20%, sekarang 35%. Memang dia sudah enggak tertarik di sini sama seperti Newmont keluar dari Sumba yang beli Pak Arifin," pungkasnya.
Ekonom Faisal Basri menganalisa langkah Freeport itu, terutama soal jumlah emas yang dihasilkan tambang Papua. Menurutnya data itu ada secara lengkap di laporan keuangan Freeport selaku perusahaan terbuka.
"Analisa saya Freeport memang pengen keluar dari Indonesia, terus emas kita berapa juta ton kan ada laporan di New York Stock Exchange. Kita maksa bikin smelter enggak masalah buat dia," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Daripada uangnya buat membeli 51% saham Freeport yang berisiko, Faisal menyebutkan, lebih baik untuk sejahterakan 40% rakyat Indonesia yang kekayaannya setara empat orang terkaya. Kemungkinan terburuk lain yaitu pemerintah kalah di tangan Freeport di arbitrase internasional.
"Efeknya ke pertumbuhan ekonomi takutnya dibawa ke arbitrase. Force major, rugi kita. Istimewa dia enggak bayar kewajiban, terus misalnya dapat dana fresh USD30 juta," katanya.
Jadi, lanjut dia, buat apa divestasi kalau harga komoditas enggak selalu tinggi, hanya bagi-bagi risiko. Pendapatan pemerintah akan turun jika ini terjadi.
Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Faisal menjelaskan, sebenarnya menguntungkan Freeport. Namun, sayangnya perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut terlanjur tidak betah di Tanah Air.
"IUPK ada untungnya dapat 10 tahun plus 10 tahun tanpa nego. Kemudian dia bayar pajak lebih rendah 25% pajak penghasilan, kalau go public 20%, sekarang 35%. Memang dia sudah enggak tertarik di sini sama seperti Newmont keluar dari Sumba yang beli Pak Arifin," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
