Pemerintah Diminta Beri Kepastian pada Investor terkait UMK
Rabu, 08 Maret 2017 - 13:21 WIB
Pemerintah Diminta Beri Kepastian pada Investor terkait UMK
A
A
A
JAKARTA - Persoalan upah di Indonesia nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah. Di mana, pemerintah harus bisa memberikan kepastian khususnya bagi para investor terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Sebab jika tidak, banyak investor di Indonesia akan berpaling ke negara lain bila tidak ada kepastian soal kenaikan upah tiap tahunnya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, selama ini penetapan UMK sering menjadi polemik berkepanjangan dan menjadi sarang utama untuk kepentingan politik.
"UMK ini biasanya jadi alat politik. Saat pemilihan kepala daerah misalnya. Mereka umbar janji, kalau saya terpilih, saya tetapkan UMK sekian. Itu namanya pemanfaatan UMK menjadi alat politik" ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Maka, dengan situasi ini, investor asing menjadi tidak berminat untuk investasi ke Indonesia. Mereka pada akhirnya lebih memilih investasi ke negara lain, misalnya ke Malaysia yang lebih memberikan kepastian upah.
"Mereka lebih suka investasi ke Malaysia, pemerintahnya lebih stabil kelola UMK. Karena di Indonesia, kepala daerah punya kebebasan mengelola kebijakan, mereka nego UMK-nya sendiri," kata dia.
Lebih dari itu, ada juga investor yang sudah berinvestasi di Indonesia, akhirnya memilih untuk merelokasi pabriknya ke negara lain yang dianggap lebih bisa menjamin kenaikan upah ini. Hal ini yang masih menjadi PR tersendiri untuk pemerintah bagi pertumbuhan investasi di sektor industri.
"Banyak yang hengkang. Sampai luar negeri malah. Ya kalau hengkangnya dari Jawa Barat ke pulau atau daerah lain masih oke, tapi ini sampai ke luar negeri," pungkasya.
Sebab jika tidak, banyak investor di Indonesia akan berpaling ke negara lain bila tidak ada kepastian soal kenaikan upah tiap tahunnya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, selama ini penetapan UMK sering menjadi polemik berkepanjangan dan menjadi sarang utama untuk kepentingan politik.
"UMK ini biasanya jadi alat politik. Saat pemilihan kepala daerah misalnya. Mereka umbar janji, kalau saya terpilih, saya tetapkan UMK sekian. Itu namanya pemanfaatan UMK menjadi alat politik" ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Maka, dengan situasi ini, investor asing menjadi tidak berminat untuk investasi ke Indonesia. Mereka pada akhirnya lebih memilih investasi ke negara lain, misalnya ke Malaysia yang lebih memberikan kepastian upah.
"Mereka lebih suka investasi ke Malaysia, pemerintahnya lebih stabil kelola UMK. Karena di Indonesia, kepala daerah punya kebebasan mengelola kebijakan, mereka nego UMK-nya sendiri," kata dia.
Lebih dari itu, ada juga investor yang sudah berinvestasi di Indonesia, akhirnya memilih untuk merelokasi pabriknya ke negara lain yang dianggap lebih bisa menjamin kenaikan upah ini. Hal ini yang masih menjadi PR tersendiri untuk pemerintah bagi pertumbuhan investasi di sektor industri.
"Banyak yang hengkang. Sampai luar negeri malah. Ya kalau hengkangnya dari Jawa Barat ke pulau atau daerah lain masih oke, tapi ini sampai ke luar negeri," pungkasya.
(izz)
Lihat Juga :
