Kredibilitas Sri Mulyani Jatuh Gara-gara Bawahan Tak Lapor LHKPN
Selasa, 14 Maret 2017 - 16:00 WIB
Kredibilitas Sri Mulyani Jatuh Gara-gara Bawahan Tak Lapor LHKPN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merasa kredibilitasnya telah jatuh, lantaran masih didapati ratusan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal sebelumya dirinya telah berjanji kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kemenkeu harus 100% menyerahkan LHKPN.
"Sekarang ini kredibilitas saya sedang jatuh karena ada 0,57% yang belum serahkan LHKPN. Saya minta Pak Hadiyanto dan Bu Sum yang 163 kalau dia mutasi, promosi saya bisa maklumi. Saya minta posisisnya di mana," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
(Baca Juga: Data KPK Ungkap 163 Pejabat Kemenkeu Belum Lapor LHKPN )
Dia juga menegaskan agar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mencari 163 pejabat di lingkungan Kemenkeu yang belum menyerahkan LHKPN. Tercatat pada tahun lalu, ingkat kepatuhan pejabat di lingkungan Kemenkeu mencapai 99,43%.
Presentase tersebut dirinci dari 72.000 pegawai dan yang wajib menyerahkan LHKPN sebanyak 29.806 atau sebesar 40%. "Itu belum semua yang wajib lapor, sekarang ini yang wajib lapor di Kemenkeu 29.806. Masih ada 163 yang belum. Jadi saya minta tolong ya, ini tolong semua unit pejabat eselon 1 tanya ke eselon 2 lalu tanya ke bawahannya," sambungnya.
Sri Mulyani juga meminta kepada KPK untuk memberikan peringatan kepada pejabat yang masih belum patuh. Bahkan dia tidak segan untuk memberi sanksi kepada para pejabat di Kemenkeu yang belum juga melaporkan harta kekayaannya. "Kalau tidak, ya beri nilai merah. Enggak usah dipromosikan lagi, ditahan saja bahkan kalau perlu ganti saja sampai dia bisa lapor dengan benar," tegasnya.
"Sekarang ini kredibilitas saya sedang jatuh karena ada 0,57% yang belum serahkan LHKPN. Saya minta Pak Hadiyanto dan Bu Sum yang 163 kalau dia mutasi, promosi saya bisa maklumi. Saya minta posisisnya di mana," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
(Baca Juga: Data KPK Ungkap 163 Pejabat Kemenkeu Belum Lapor LHKPN )
Dia juga menegaskan agar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mencari 163 pejabat di lingkungan Kemenkeu yang belum menyerahkan LHKPN. Tercatat pada tahun lalu, ingkat kepatuhan pejabat di lingkungan Kemenkeu mencapai 99,43%.
Presentase tersebut dirinci dari 72.000 pegawai dan yang wajib menyerahkan LHKPN sebanyak 29.806 atau sebesar 40%. "Itu belum semua yang wajib lapor, sekarang ini yang wajib lapor di Kemenkeu 29.806. Masih ada 163 yang belum. Jadi saya minta tolong ya, ini tolong semua unit pejabat eselon 1 tanya ke eselon 2 lalu tanya ke bawahannya," sambungnya.
Sri Mulyani juga meminta kepada KPK untuk memberikan peringatan kepada pejabat yang masih belum patuh. Bahkan dia tidak segan untuk memberi sanksi kepada para pejabat di Kemenkeu yang belum juga melaporkan harta kekayaannya. "Kalau tidak, ya beri nilai merah. Enggak usah dipromosikan lagi, ditahan saja bahkan kalau perlu ganti saja sampai dia bisa lapor dengan benar," tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
