Dana Tebusan Tax Amnesty Minim, Sri Mulyani Bantah Pemerintah Gagal

Selasa, 14 Maret 2017 - 16:52 WIB
Dana Tebusan Tax Amnesty...
Dana Tebusan Tax Amnesty Minim, Sri Mulyani Bantah Pemerintah Gagal
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, minimnya uang tebusan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty bukan karena pemerintah gagal merayu para pemilik harta yang ada di luar negeri, untuk pulang kampung ke Indonesia. Namun, karena tarif tebusan yang ditetapkan Indonesia memang sangat kecil.

Dia menyebutkan, hingga saat ini uang tebusan mencapai Rp114 triliun dari target Rp165 triliun, sedangkan total harta yang dideklarasikan sebesar Rp4.491 triliun atau 34,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, capaian tersebut sudah termasuk tinggi dibanding negara lain yang juga mengimplementasikan tax amnesty.

"Dibanding negara lain, capaian tax amnesty (kita) dari nilai harta yang dideklarasikan 34,4% dari PDB. Negara lain paling tinggi deklarasi asetnya tax boost case Chili mencapai kurang dari 10% dari PDB," katanya di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Di Chilli, kata mantan Menko bidang Perekonomian ini, total uang tebusan hanya sekitar 0,6% dari PDB. Sementara Indonesia sekitar 0,9% dari PDB. Meskipun tidak terlalu besar, namun capaian tersebut sudah termasuk tertinggi di antara negara lainnya.

"Karena Indonesia hanya gunakan rate 2%. Itu rate yang di seluruh dunia enggak ada yang sekecil itu. Itu lah kenapa uang tebusan kita walau deklarasi besar dia sangat kecil. Ini hasil yang kita peroleh bukan karena kita gagal capai uang tebusan, tapi karena rate tax amnesty dalam UU sangat murah," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pengampunan Pajak Tinggal...
Pengampunan Pajak Tinggal 34 Hari, Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun Lebih
Tinggal 28 Hari! Ikuti...
Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Ditjen Pajak Ungkap...
Ditjen Pajak Ungkap 59,3 Juta Wajib Pajak Sudah Padankan NIK Menjadi NPWP
Korupsi Ditjen Pajak,...
Korupsi Ditjen Pajak, Menkeu Bebas Tugaskan Pejabat Ditjen Pajak
Tiba di KPK, Kepala...
Tiba di KPK, Kepala Kantor Pajak Madya Jaktim Wahono Saputro Bungkam
Kanwil DJP Sulselbartra...
Kanwil DJP Sulselbartra Masifkan Kampanye Simpatik PPS
Berita Terkini
Pengawasan DMO Diperketat,...
Pengawasan DMO Diperketat, PLN Didorong Kebut Kontrak Pasokan Batu Bara
25 menit yang lalu
Garuda Terapkan Bagasi...
Garuda Terapkan Bagasi Piece Concept, Bawaan Penumpang Bisa hingga 64 Kg
1 jam yang lalu
Selat Hormuz Kembali...
Selat Hormuz Kembali Ditutup Total, Siap-siap Harga Minyak Bisa Meroket
2 jam yang lalu
Bandara Banda Neira...
Bandara Banda Neira Bakal Dibangun Ulang, Pesawat Kapasitas Besar Bisa Mendarat
4 jam yang lalu
Bank Sentral Global...
Bank Sentral Global Kompak Borong Emas, Hapus Ketergantungan Dolar AS
5 jam yang lalu
Modi Incar Harta Karun...
Modi Incar Harta Karun Terlarang Australia demi Terangi Negaranya
7 jam yang lalu
Infografis
15 PTN Masih Buka Jalur...
15 PTN Masih Buka Jalur Mandiri 2025, Kesempatan Kedua yang Gagal SNBT
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved