Sri Mulyani Ungkapkan Bukti Indonesia Tidak Diurus Secara Serius
Selasa, 14 Maret 2017 - 17:30 WIB
Sri Mulyani Ungkapkan Bukti Indonesia Tidak Diurus Secara Serius
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani geram soal tidak tertib administrasi. Hal ini, kata Sri Mulyani, sebagai bukti bahwa Indonesia masih tidak diurus secara serius.
Menkeu lantas mencontohkan salah satunya dari administrasi pengusaha perikanan tangkap di Indonesia. Jumlah pengusaha perikanan tangkap yang teregistrasi di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, ada 995 di Sumatra, 905 di Jakarta, 142 di Kalimantan, 391 di Sulawesi, 225 di Papua, Maluki ada 225, Bali terdapat 229, Nusa Tenggara Timur 229, dan 1.023 di Jawa non Jakarta.
Namun, menurut Sri, ketidaktertiban itu terlihat dari data klasifikasi jenis usaha. Tidak semua yang teregistrasi mendaftar sebagai pengusaha perikanan tangkap. Hanya 1% yang terdaftar sebagai industi pengolahan perikanan dan 15% terdaftar sebagai perdagangan perikanan. Dan celakanya, 67% justru terdaftar menggunakan klasifikasi usaha yang tidak berhubungan dengan perikanan.
"Jadi mereka mengaku teregistrasi di wilayah tertentu tapi daerah tangkapannya di seluruh Indonesia. Dan mayoritas menggunakan klasifikasi usaha yang enggak ada hubungannya dengan ikan, bahkan ada yang mendaftar sebagai perdagangan eceran," ungkap Sri Mulyani di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/3/2017).
Menkeu menuturkan praktik tidak tertib administrasi ini tidak jauh berbeda dengan klasifikasi usaha importir daging sapi. Dimana tidak semua importir daging sapi mendaftarkan diri sebagai importir daging sapi, bahkan ada yang justru meregistrasi sebagai pengusaha elektronik.
"Jadi di dalam database pajak dan bea cukai, mereka enggak nyebut sebagai importir daging sapi. Elektronik, apa elektroniknya masuk ke perut sapi, saya enggak tahu. Tapi kira-kira praktiknya begitu," ujar Sri Mulyani dengan geram.
Kondisi demikian, menggambarkan banyaknya belum tertib administrasi di Indonesia. Sehingga menurut Sri Mulyani hal ini mencerminkan bahwa Republik Indonesia masih belum diurus secara serius.
Jika memang negara ini diurus secara serius, sambung dia, maka praktik orang-orang tersebut tidak dibiarkan begitu saja. "Tidak tertib administrasi saja sudah menggambarkan betapa republik ini tidak diurus secara serius. Orang bisa seenaknya sendiri dan nothing happened (tidak merasa bersalah). Kalau negara diurus sekadarnya, ya jangan protes kalau republik ini jadi republik sekadarnya," tandas Sri Mulyani.
Menkeu lantas mencontohkan salah satunya dari administrasi pengusaha perikanan tangkap di Indonesia. Jumlah pengusaha perikanan tangkap yang teregistrasi di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, ada 995 di Sumatra, 905 di Jakarta, 142 di Kalimantan, 391 di Sulawesi, 225 di Papua, Maluki ada 225, Bali terdapat 229, Nusa Tenggara Timur 229, dan 1.023 di Jawa non Jakarta.
Namun, menurut Sri, ketidaktertiban itu terlihat dari data klasifikasi jenis usaha. Tidak semua yang teregistrasi mendaftar sebagai pengusaha perikanan tangkap. Hanya 1% yang terdaftar sebagai industi pengolahan perikanan dan 15% terdaftar sebagai perdagangan perikanan. Dan celakanya, 67% justru terdaftar menggunakan klasifikasi usaha yang tidak berhubungan dengan perikanan.
"Jadi mereka mengaku teregistrasi di wilayah tertentu tapi daerah tangkapannya di seluruh Indonesia. Dan mayoritas menggunakan klasifikasi usaha yang enggak ada hubungannya dengan ikan, bahkan ada yang mendaftar sebagai perdagangan eceran," ungkap Sri Mulyani di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/3/2017).
Menkeu menuturkan praktik tidak tertib administrasi ini tidak jauh berbeda dengan klasifikasi usaha importir daging sapi. Dimana tidak semua importir daging sapi mendaftarkan diri sebagai importir daging sapi, bahkan ada yang justru meregistrasi sebagai pengusaha elektronik.
"Jadi di dalam database pajak dan bea cukai, mereka enggak nyebut sebagai importir daging sapi. Elektronik, apa elektroniknya masuk ke perut sapi, saya enggak tahu. Tapi kira-kira praktiknya begitu," ujar Sri Mulyani dengan geram.
Kondisi demikian, menggambarkan banyaknya belum tertib administrasi di Indonesia. Sehingga menurut Sri Mulyani hal ini mencerminkan bahwa Republik Indonesia masih belum diurus secara serius.
Jika memang negara ini diurus secara serius, sambung dia, maka praktik orang-orang tersebut tidak dibiarkan begitu saja. "Tidak tertib administrasi saja sudah menggambarkan betapa republik ini tidak diurus secara serius. Orang bisa seenaknya sendiri dan nothing happened (tidak merasa bersalah). Kalau negara diurus sekadarnya, ya jangan protes kalau republik ini jadi republik sekadarnya," tandas Sri Mulyani.
(ven)
Lihat Juga :
