Sri Mulyani: Tim Reformasi Cara Cepat Genjot Penerimaan Pajak
Rabu, 15 Maret 2017 - 09:58 WIB
Sri Mulyani: Tim Reformasi Cara Cepat Genjot Penerimaan Pajak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tim reformasi pajak merupakan quick win untuk menggenjot penerimaan perpajakan di Indonesia. Seperti diketahui pemerintah saat ini tengah fokus membentuk tim reformasi perpajakan yang bertugas untuk meningkatkan presentase kepatuhan wajib pajak (WP).
Lebih lanjut dia menerangkan tim ini nantinya dipercaya bisa meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis pajak, dan meningkatkan integritas dan produktivitas aparat pajak. Nantinya, tim reformasi perpajakan ini bisa menggunakan data dari program tax amnesty sebagai dasar reformasi perpajakan.
"Ini merupakan quick win. Karena salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengimplementasikan program tax amnesty sejak Juli 2016 dan akan berakhir pada Maret 2017. Dari pajak mereka itu, kita akan gunakan data dari tax amnesty untuk melihat potensi yang ada," kata mantan Direktur Pelaksa Bank Dunia di, Jakarta, Selasa (14/3) malam.
Selain digunakan untuk memeriksa potensi, tim reformasi perpajakan juga bisa menggunakan data dari program tax amnesty di setiap kantor wilayah sebagai penukaran informasi. Maka dia menerangkan, data perpajakan nantinya akan bisa diakses oleh kantor pelayanan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Ini juga akan meningkatkan transaparansi data di semua lapisan kantor pelayanan perpajakan.
"Nanti itu akan membuka semuanya yang selama ini collection pajak atau pengumpulan pajak itu dilakukan lebih pada masing-masing kantor pelayanan. Jadi lewat data itu, nanti bisa diakses dari kantor wilayah yang paling tinggi hingga yang paling rendah," pungkasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan tim ini nantinya dipercaya bisa meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis pajak, dan meningkatkan integritas dan produktivitas aparat pajak. Nantinya, tim reformasi perpajakan ini bisa menggunakan data dari program tax amnesty sebagai dasar reformasi perpajakan.
"Ini merupakan quick win. Karena salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengimplementasikan program tax amnesty sejak Juli 2016 dan akan berakhir pada Maret 2017. Dari pajak mereka itu, kita akan gunakan data dari tax amnesty untuk melihat potensi yang ada," kata mantan Direktur Pelaksa Bank Dunia di, Jakarta, Selasa (14/3) malam.
Selain digunakan untuk memeriksa potensi, tim reformasi perpajakan juga bisa menggunakan data dari program tax amnesty di setiap kantor wilayah sebagai penukaran informasi. Maka dia menerangkan, data perpajakan nantinya akan bisa diakses oleh kantor pelayanan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Ini juga akan meningkatkan transaparansi data di semua lapisan kantor pelayanan perpajakan.
"Nanti itu akan membuka semuanya yang selama ini collection pajak atau pengumpulan pajak itu dilakukan lebih pada masing-masing kantor pelayanan. Jadi lewat data itu, nanti bisa diakses dari kantor wilayah yang paling tinggi hingga yang paling rendah," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
