Target Pertumbuhan 6,1%, Jokowi Minta RAPBN 2018 Disusun Kredibel

Rabu, 15 Maret 2017 - 18:28 WIB
Target Pertumbuhan 6,1%,...
Target Pertumbuhan 6,1%, Jokowi Minta RAPBN 2018 Disusun Kredibel
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 disusun realistis dan kredibel. Hal ini disampaikan saat sidang kabinet paripurna paripurna tentang Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN 2018, serta Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2018,

"Perbaikan ekonomi dunia, kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 kira-kira 5,4-6,1%. Untuk itu saya kira semua kementerian harus kerja keras dan lakukan langkah konkret, jangan bekerja rutinitas, monoton, linier, bussiness as usual, ini harus ditekankan pada jajaran di bawah kita agar betul-betul angkah-langkah konkret itu ada," tutur Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Lebih lanjut dia menekankan pagu indikatif RAPBN 2018, harus disusun matang oleh kementerian/lembaga terkait. Menurutnya ada tiga hal penting untuk merealisasikan ini, yakni yang pertama masalah perencanaan dan target yang realistis. Kedua, meningkatkan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi sekitar 11% dan ketiga, yang berkaitan penajaman program prioritas tahun 2018.

Sementara terkait easy of Doing Business, Jokowi sangat berharap ada perbaikan target pertumbuhan ekonomi, khususnya dibidang usaha. Maka itu, dia menginginkan perencanaan yang matang untuk meningkatkan kepercayaan usaha Indonesia di mata dunia. ‎"Artinya ini persiapan menuju peningkatan easy of doing bussines," paparnya.

Jokowi juga menjelaskan, terkait program pemerataan ekonomi, dirinya berharap sertifikasi dan pembagian lahan secepatnya dilakukan pematangan oleh kementerian terkait seperti Kementerian Agraria dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia kerap mengingatkan masalah redistribusi aset dan reforma agraria, pasalnya masalah ini sudah ditunggu lama oleh masyarakat.

‎"Di samping itu yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi, juga penting adalah pendampingan setelah diberi itu apa yang akan dilakukan. Ini ada pendampingan dari BUMN yang terkait dengan ini, misal PTP, BRI, ini bisa dilakukan dengan cepat, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat bai‎k," terang dia.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Inflasi 2,84% dan Ekonomi...
Inflasi 2,84% dan Ekonomi Tumbuh 5,1%, Jokowi: Segar Sekali
Pertumbuhan Ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Kuartal I Tahun 2024
Dorong Industri Event...
Dorong Industri Event untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Proyeksi Pertumbuhan...
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kembali Dipangkas
Jokowi Akui Pertumbuhan...
Jokowi Akui Pertumbuhan Ekonomi Akan Terkoreksi Tajam di Depan DPR
Membaca Ketahanan Ekonomi...
Membaca Ketahanan Ekonomi RI dalam Dinamika Global Kuartal III 2025
Berita Terkini
Bahlil Siap Atur Mekanisme...
Bahlil Siap Atur Mekanisme Izin Tambang Ormas Agama Pascaputusan MK
1 jam yang lalu
RUU PFII Lompatan Strategis...
RUU PFII Lompatan Strategis Kejar Ekonomi RI 8%, Purbaya Ungkap 3 Pilar Penopangnya
2 jam yang lalu
Lionel Express Hadirkan...
Lionel Express Hadirkan Solusi Distribusi Barang B2B ke Seluruh Indonesia
2 jam yang lalu
Perkuat Ekosistem Emas...
Perkuat Ekosistem Emas Nasional, Pegadaian Resmi Jadi Bagian Pendirian Indonesia Bullion Market Association (IBMA)
3 jam yang lalu
Nikmati Pengalaman Nonton...
Nikmati Pengalaman Nonton Terbaik di XXI dengan Penawaran Eksklusif dari BRI
4 jam yang lalu
Harga Minyak Mendidih...
Harga Minyak Mendidih 1% saat Houthi Blokade Arab Saudi, Bakal Tembus USD100 per Barel?
4 jam yang lalu
Infografis
9 Poin Penegasan Rektor...
9 Poin Penegasan Rektor UGM terkait Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved