DPR Setujui Realokasi Anggaran Kemenperin Rp219,1 Miliar

JAKARTA - Komisi VI DPR menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2017 sebesar Rp219,1 miliar dari upaya optimalisasi kegiatan-kegiatan nonprioritas dan merealokasikan anggaran antar program untuk mencukupi biaya 13 kegiatan prioritas Kemenperin 2017.

Realokasi anggaran sebesar Rp219,1 miliar bersumber dari Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri yang semula mencapai Rp490,26 miliar. Anggaran program tersebut dipotong Rp219,1 miliar, sehingga tinggal sebesar Rp271,16 miliar.

Anggaran yang dipotong tersebut pada awalnya merupakan anggaran untuk kegiatan pembangunan sentra IKM di Seruyan (Kalimantan Tengah), Sumbawa (NTB), dan Jayapura (Papua), pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan dalam Kawasan Industri (KI) Sei Mangkei, pembangunan Akademi Komunitas KI Bantaeng.

Kemudian untuk pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan dalam Kawasan Tanjung Buton, pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan dalam Kawasan Industri Mandor, serta penataan dan pematangan lahan Kawasan Industri Bitung.

"Di kawasan tersebut sebagian belum berkembang, jalan poros yang tidak terpakai. Jadi kita alihkan dulu ke 13 program prioritas Kemenperin yang belum mencukupi," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurutnya, realokasi anggaran tersebut tidak akan mengganggu program yang berjalan. "Kalau kawasan industri yang sudah prioritas, kita sudah gabungkan ke proyek prioritas nasional," ungkapnya.

Secara rinci, realokasi anggaran tersebut akan ditambahkan untuk lima program besar, pertama untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri dan dukungan manajemen Kemenperin sebesar Rp131,5 miliar. Kedua, untuk program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro sebesar Rp10 miliar.

Ketiga, untuk penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika sebesar Rp10,6 miliar. Keempat, untuk penumbuhan dan pengembangan IKM sebesar Rp26 miliar. Kelima, untuk program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp41 miliar.

Airlangga menuturkan, pengembangan SDM di Tanah Air masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Karena itu, penerapan pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system) seperti Swiss," tuturnya.

Sementara, 13 kegiatan prioritas Kemenperin antara lain, pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, penyediaan tenaga pengajar di sekolah vokasi, penciptaan wirausaha baru industri, pilot project penumbuhan wirausaha baru berbasis vocational training.

Selain itu, bantuan mesin peralatan sentra dan UPT IKM, pengadaan mesin dan peralatan untuk lab uji dalam rangka penguatan infrastruktur lab uji SNI wajib produk logam dan velg, pengadaan mesin dan peralatan untuk pengujian produk alas kaki, kulit, dan tekstil.

Selanjutnya, pengembangan industri furnitur berbahan kayu dan rotan, penyusunan database industri, pengembangan kendaraan pedesaan, bimbingan teknis dalam rangka penguatan industri pengecoran, dukungan pengembangan Pesawat Turboprop Jarak Menengah, dan penyusunan strategi implenetasi industri 4.0.