KKP Janji Ganti Alat Tangkap Nelayan Ramah Lingkungan
Rabu, 22 Maret 2017 - 16:26 WIB
KKP Janji Ganti Alat Tangkap Nelayan Ramah Lingkungan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan asistensi penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan. Para pemilik yang biasa menyelam untuk menangkap ikan menggunakan dinamit diminta untuk menyerahkan diri dan didaftar.
"Nanti dari KKP akan bantu alat tangkap yang benar," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam rilisnya, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
(Baca: Susi Ingatkan Nelayan Buton Tak Lagi Pakai Bom Ikan )
Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan, serta membuat peraturan yang bermanfaat bagi kesejahteraan nelayan.
"Saya membuat aturan bukan untuk menyusahkan nelayan, jangan berpikiran seperti itu. Peraturan dibuat agar ikan di laut kita tetap banyak. Jika pemerintah memberikan bantuan sosial ada batasnya, akan ada habisnya," kata dia.
Hal itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengutamakan kekuatan maritim, menjadikan Indonesia pusat kegiatan ekonomi kemaritiman yang dinamakan poros maritim dunia.
"Pemerintah juga ingin menjadikan laut masa depan bangsa kita, tidak hanya untuk kita saja namun juga anak cucu kita ratusan tahun kemudian. Berarti sumber daya kelautan kita harus dijaga keberlanjutan atau kelestariannya," tutur Susi.
(Baca: Pemerintah Dituntut Jaga Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan )
Dia juga mengingatkan semua nelayan yang hadir untuk mendaftarkan diri dalam program asuransi nelayan. Nilai santunan yang akan diberikan pemerintah melalui asuransi tersebut yakni, jika meninggal di laut sebesar Rp200 juta atau di darat sebesar Rp160 juta.
"Kalau sakit ada pengobatan ditanggung asuransi Rp20 juta. Mengalami kecelakaan di laut dan cacat tetap Rp100 juta. Tapi tentunya bukan kecelakaan karena bom ikan ya," terang Susi.
"Nanti dari KKP akan bantu alat tangkap yang benar," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam rilisnya, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
(Baca: Susi Ingatkan Nelayan Buton Tak Lagi Pakai Bom Ikan )
Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan, serta membuat peraturan yang bermanfaat bagi kesejahteraan nelayan.
"Saya membuat aturan bukan untuk menyusahkan nelayan, jangan berpikiran seperti itu. Peraturan dibuat agar ikan di laut kita tetap banyak. Jika pemerintah memberikan bantuan sosial ada batasnya, akan ada habisnya," kata dia.
Hal itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengutamakan kekuatan maritim, menjadikan Indonesia pusat kegiatan ekonomi kemaritiman yang dinamakan poros maritim dunia.
"Pemerintah juga ingin menjadikan laut masa depan bangsa kita, tidak hanya untuk kita saja namun juga anak cucu kita ratusan tahun kemudian. Berarti sumber daya kelautan kita harus dijaga keberlanjutan atau kelestariannya," tutur Susi.
(Baca: Pemerintah Dituntut Jaga Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan )
Dia juga mengingatkan semua nelayan yang hadir untuk mendaftarkan diri dalam program asuransi nelayan. Nilai santunan yang akan diberikan pemerintah melalui asuransi tersebut yakni, jika meninggal di laut sebesar Rp200 juta atau di darat sebesar Rp160 juta.
"Kalau sakit ada pengobatan ditanggung asuransi Rp20 juta. Mengalami kecelakaan di laut dan cacat tetap Rp100 juta. Tapi tentunya bukan kecelakaan karena bom ikan ya," terang Susi.
(izz)
Lihat Juga :
