Sri Mulyani Pastikan KA Cepat Tidak Gunakan Uang Negara

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat pertanyaan dari Komisi VI DPR RI terkait kelanjutan proyek pembangunan kereta api cepat. Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menanyakan soal BUMN yang akan membangun KA Cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung.

Rieke yang merupakan Dapil Bandung, khawatir lantaran banyak BUMN yang tidak merasa sanggup menjalankan proyek prestisius tersebut. Dan kabarnya akan dikerjakan oleh Republik Rakyat China.

"Jangan sampai ini proyek menjadi hak milik China. Karena yang saya dengar, banyak BUMN yang tidak sanggup dalam pembangunan proyek ini. Apalagi daerah pemilihan saya Jawa Barat. Ini progresnya gimana? Pembiayaannya akan seperti apa," kata dia, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Terlebih lagi, ada ketakutan, jika proyek ini pada akhirnya akan menggunakan uang dari APBN. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani mengatakan, sesuai dengan konsistensi awal bahwa pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan dana APBN.

"Kereta api cepat, dari awal sampai hari ini selalu disampaikan tidak menggunakan dana APBN dan tidak meminta jaminan pemerintah," ungkap dia.

Sri Mulyani menjanjikan, jika prinsip pembiayaannya berganti, maka pasti pembahasannya akan dibawa ke DPR. Namun sejauh ini, karena prinsipnya tidak menggunakan uang negara, maka pembahasan bersama anggota dewan pun tidak dilakukan.

"Saya berprinsip apabila ada kebutuhan dari APBN berarti harus melalui mekanisme APBN, pembahasan dengan dewan. Dalam hal ini, karena untuk KA cepat tidak masuk dalam APBN, memang tidak ada pembahasan dari APBN mengenai proyek itu," pungkasnya.