Pemerintah Diminta Tak Perlu Terlalu Ikut Campur Bisnis Taksi

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyarankan pemerintah untuk tidak terlalu jauh masuk dalam pengaturan bisnis taksi. Menurutnya pemerintah cukup menetapkan aturan main yang jelas mengenai taksi konvensional dan taksi online.

“Soal aktivitasnya serahkan saja pada mekanisme pasar, kalau pemerintah ikut campur juga akan terjadi distorsi,” ujar Enny saat dihubungi, Kamis (6/4/2017).

Enny menambahkan jika nantinya masyarakat lebih memilih memanfaatkan jasa taksi berbasis online maka pelaku usaha otomatis akan menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut dan menyesuaikan dengan pasar. Terang dia penyesuaian ini bisa dilihat dengan contoh yaitu kolaborasi taksi online dengan konvensional.

Kolaborasi ini akan meningkatkan keuntungan investasi kedua perusahaan. Kerja sama dilakukan lantaran dua pelaku bisnis menyadari potensi keuntungan yang bisa didapatkan.“Kalau tidak ada keuntungan pelaku bisnis pasti tidak akan mau,” sambungnya

Labih lanjut dia merangkan kerja sama itu merupakan dinamika pasar yang biasa terjadi di kalangan dunia usaha. Jika pengusaha melihat potensi bisnis, mereka secara otomatis berusaha menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pasar.

“Contoh Blue Bird sudah (bekerja sama dengan GO-JEK). Itu pasti karena ada permintaan masyarakat,” papar Enny.