Indonesia dan Jepang Sepakat Kembangkan UMKM di ASEAN
Indonesia dan Jepang Sepakat Kembangkan UMKM di ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita serta Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Hiroshige Seko sepakat negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) harus menyelesaikan perundingan dengan mencari titik keseimbangan antara ambisi dan sensitivitas negara-negara sepakat. Salah satunya dalam pengembangan UMKM.
“Kami sepakat bahwa RCEP bukan hanya tentang akses pasar, tapi juga tentang peraturan yang harus bersifat fasilitatif bagi Usaha, MIkro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang lebih baik di era digital dengan memasuki mata rantai suplai regional dan global,” ujarnya, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/4/2017).
Pertemuan bilateral ini menyoroti perubahan dalam arah perdagangan dunia yang ditandai oleh kebijakan baru Amerika Serikat serta perkembangan yang terjadi di Uni Eropa dalam hubungannya dengan Inggris. Jepang berharap Indonesia dapat memperkuat kepemimpinannya di ASEAN dalam menghadapi fenomena global tersebut, antara lain melalui percepatan perundingan RCEP yang digagas Indonesia pada 2011.
Jepang secara khusus menekankan pentingnya prinsip inclusiveness dan innovation-oriented dalam RCEP yang ditunjang oleh kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas.
Enggar mengingatkan bahwa kapasitas ekonomi, kerangka hukum, serta sumber daya manusia di antara negara anggota RCEP sangat beragam, sehingga tidak semua harapan untuk mencapai sebuah perjanjian yang ambisius akan mudah dicapai, terutama pada tahapan awal implementasi.
“Kita perlu menyepakati rules yang visioner pada tahap awal. Kita dapat memulainya dengan menyepakati hal-hal yang doable untuk saat ini, dan secara paralel merumuskan semacam ‘built-in agenda’ agar ‘rules’ dalam RCEP dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita yakin pendekatan seperti itu akan membantu para perunding RCEP untuk menyelesaikan negosiasinya akhir tahun ini,” pungkasnya.
“Kami sepakat bahwa RCEP bukan hanya tentang akses pasar, tapi juga tentang peraturan yang harus bersifat fasilitatif bagi Usaha, MIkro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang lebih baik di era digital dengan memasuki mata rantai suplai regional dan global,” ujarnya, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/4/2017).
Pertemuan bilateral ini menyoroti perubahan dalam arah perdagangan dunia yang ditandai oleh kebijakan baru Amerika Serikat serta perkembangan yang terjadi di Uni Eropa dalam hubungannya dengan Inggris. Jepang berharap Indonesia dapat memperkuat kepemimpinannya di ASEAN dalam menghadapi fenomena global tersebut, antara lain melalui percepatan perundingan RCEP yang digagas Indonesia pada 2011.
Jepang secara khusus menekankan pentingnya prinsip inclusiveness dan innovation-oriented dalam RCEP yang ditunjang oleh kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas.
Enggar mengingatkan bahwa kapasitas ekonomi, kerangka hukum, serta sumber daya manusia di antara negara anggota RCEP sangat beragam, sehingga tidak semua harapan untuk mencapai sebuah perjanjian yang ambisius akan mudah dicapai, terutama pada tahapan awal implementasi.
“Kita perlu menyepakati rules yang visioner pada tahap awal. Kita dapat memulainya dengan menyepakati hal-hal yang doable untuk saat ini, dan secara paralel merumuskan semacam ‘built-in agenda’ agar ‘rules’ dalam RCEP dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita yakin pendekatan seperti itu akan membantu para perunding RCEP untuk menyelesaikan negosiasinya akhir tahun ini,” pungkasnya.
(dmd)
Explore More