Susi Tagih Jepang Kerja Sama di Bidang Perikanan
Susi Tagih Jepang Kerja Sama di Bidang Perikanan
A
A
A
JAKARTA - Di hari pertama kunjungan kerjanya ke Jepang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Sinichi Kitaoka.
Dalam pertemuan tertutup lebih kurang 40 menit tersebut, dibahas persoalan kelautan dan perikanan Indonesia dan Jepang yang kebetulan memiliki persamaan.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 15 Januari 2017 lalu, yang menyepakati peningkatan kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam beberapa sektor, termasuk kelautan dan perikanan.
“Kami datang ke sini untuk tagih janji PM Abe untuk kerja sama di bidang perikanan. Kami juga datang dengan menawarkan beberapa bidang kerja sama yang akan saling menguntungkan,” ujar Susi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Susi beranggapan, modernisasi industri perikanan Indonesia telah membuka peluang peningkatan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan JICA. Ia meminta dukungan JICA pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, antara lain Sabang, Natuna, dan Morotai.
Dia juga mengungkapkan, investasi Jepang di Indonesia sudah ada di beberapa wilayah, seperti di Sabang. Namun, saat ini, perusahaan Jepang rencananya akan membangun aqua culture di Aceh.
Menurutnya, investasi di sektor perikanan tidak memerlukan biaya yang besar sehingga bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat. "Investasi perikanan itu kecil, tidak perlu besar, bukan big money investment. Bikin pabrik kapasitas 30 ton per hari itu paling Rp10-30 miliar saja," kata Susi.
Selain itu, Susi menawarkan kerja sama dalam peningkatan kapasitas pengujian mutu dan keamanan produk perikanan untuk mewujudkan laboratorium uji standar BKIPM (BUSKI) menjadi laboratorium referensi internasional sesuai standar OIE. Ini termasuk pengujian marine biotoxin dan pelatihan inspektur perikanan untuk commercial sterilization of fishery processing technology.
Untuk peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan juga dibicarakan kerja sama di bidang perbenihan, pakan ikan, pembesaran ikan, pengolahan, manajemen pelabuhan perikanan, fish market, logistik, packaging, branding, statistik, cold chain system, dan peran koperasi.
“Kami menawarkan kepada JICA agar bisa masuk membangun industri perikanan Indonesia. Kita tahu Jepang selama ini merupakan pasar seafood terbesar Indonesia. Jepang butuh pasokan untuk makanan laut di negaranya. Nah, kita akan coba untuk suplai itu,” tutur Susi.
Dalam pertemuan tertutup lebih kurang 40 menit tersebut, dibahas persoalan kelautan dan perikanan Indonesia dan Jepang yang kebetulan memiliki persamaan.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 15 Januari 2017 lalu, yang menyepakati peningkatan kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam beberapa sektor, termasuk kelautan dan perikanan.
“Kami datang ke sini untuk tagih janji PM Abe untuk kerja sama di bidang perikanan. Kami juga datang dengan menawarkan beberapa bidang kerja sama yang akan saling menguntungkan,” ujar Susi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Susi beranggapan, modernisasi industri perikanan Indonesia telah membuka peluang peningkatan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan JICA. Ia meminta dukungan JICA pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, antara lain Sabang, Natuna, dan Morotai.
Dia juga mengungkapkan, investasi Jepang di Indonesia sudah ada di beberapa wilayah, seperti di Sabang. Namun, saat ini, perusahaan Jepang rencananya akan membangun aqua culture di Aceh.
Menurutnya, investasi di sektor perikanan tidak memerlukan biaya yang besar sehingga bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat. "Investasi perikanan itu kecil, tidak perlu besar, bukan big money investment. Bikin pabrik kapasitas 30 ton per hari itu paling Rp10-30 miliar saja," kata Susi.
Selain itu, Susi menawarkan kerja sama dalam peningkatan kapasitas pengujian mutu dan keamanan produk perikanan untuk mewujudkan laboratorium uji standar BKIPM (BUSKI) menjadi laboratorium referensi internasional sesuai standar OIE. Ini termasuk pengujian marine biotoxin dan pelatihan inspektur perikanan untuk commercial sterilization of fishery processing technology.
Untuk peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan juga dibicarakan kerja sama di bidang perbenihan, pakan ikan, pembesaran ikan, pengolahan, manajemen pelabuhan perikanan, fish market, logistik, packaging, branding, statistik, cold chain system, dan peran koperasi.
“Kami menawarkan kepada JICA agar bisa masuk membangun industri perikanan Indonesia. Kita tahu Jepang selama ini merupakan pasar seafood terbesar Indonesia. Jepang butuh pasokan untuk makanan laut di negaranya. Nah, kita akan coba untuk suplai itu,” tutur Susi.
(ven)
Explore More