Tak Tepat Sasaran, Subsidi LPG Bisa Bengkak hingga Rp40 Triliun

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi LPG. Namun, dia memperkirakan anggaran tersebut akan bengkak dua kali lipat hingga Rp40 triliun lantaran penyalurannya yang tidak tepat sasaran.

(Baca Juga: Jonan Gandeng BI Salurkan Subsidi LPG 3 Kg Pakai Kartu
Dia mengungkapkan, pemerintah sejatinya telah melakukan berbagai macam cara agar subsidi LPG bisa tepat sasaran. Pemerintah juga telah membatasi masyarakat yang diperkenankan membeli gas LPG subsidi tersebut, namun cara tersebut tak kunjung berhasil untuk membuat pemberian subsidi tepat sasaran.

"LPG nggak ada bentuknya ya. Gas LPG ya, begitu saja bentuknya. Kalau ini dikendalikan secara fisik di lapangan bahwa yang boleh beli hanya masyarakat dengan golongan tertentu dan sebagainya. Ini tentunya sulit sekali," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

(Baca Juga: Subsidi LPG 3 Kg Dipindahkan ke Kartu Keluarga Sejahtera Tahun Depan
Bahkan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah mencoba melakukan penyaluran LPG 3 kg secara tertutup di beberapa daerah. Namun, cara itu tidak berhasil mengingat kondisi Indonesia yang memiliki penduduk sangat banyak.

"Karena ini negara kepulauan, sudah dicoba distribusi tertutup di Tarakan. Tarakan berhasil. Tapi Indonesia ada banyak kota dan kabupaten, jadi akan sangat panjang," imbuh dia.

Oleh sebab itu, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini memutuskan untuk mengubah penyaluran subsidi dari subsidi barang kepada subsidi di kartu keluarga sejahtera (KKKS). Ke depannya, subsidi untuk LPG disalurkan lewat kartu tersebut. "Jadi kami mengusulkan yaudah dimasukkan di kartu saja, disamping mendukung upaya cashless dari BI," tandasnya.