Jokowi Ancam Pecat Menteri jika Reformasi Agraria Tak Terwujud
Sabtu, 22 April 2017 - 16:59 WIB
Jokowi Ancam Pecat Menteri jika Reformasi Agraria Tak Terwujud
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengancam akan memecat menteri dalam Kabinet Kerja jika tidak berhasil merealisasikan target yang diinginkannya. Kali ini, Jokowi memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk menerbitkan 5 juta sertifikat tanah bagi rakyat pada tahun ini.
Sertifikasi tanah merupakan salah satu program dalam kebijakan reformasi agraria yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini demi mengurangi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan di Tanah Air.
Menurutnya, selama ini pemerintah hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat tanah setiap tahun. Jokowi menginginkan, tahun ini sertifikat tanah yang diterbitkan bisa mencapai 5 juta untuk petani dan masyarakat di pedesaan
"Saya targetkan yang biasanya hanya 400 sertifikat jadi 5 juta tahun ini, tahun depan 7 juta, tahun depannya 9 juta untuk rakyat, untuk petani, untuk tukang becak. Saya kerja selalu pakai target. Kalau target terlalu besar atau terlalu kecil itu urusannya menteri. Kalau saya selalu besar. Kalau tidak tercapai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya," tegas Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, saat ini ada 126 juta tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat. Jika setiap tahunnya pemerintah hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat, maka akan butuh waktu lama agar seluruh tanah masyarakat dapat bersertifikat.
Padahal, sertifikat tanah dibutuhkan masyarakat untuk mengakses permodalan. "Karena kalau tidak diberikan target, 126 juta (tanah), lalu setiap tahun hanya 400 harus berapa puluh tahun. Ini sebabkan rakyat tidak bisa akses permodalan karena tidak ada jaminan. Di negara pun sertifikat adalah hak properti rakyat," tandasnya.
Sertifikasi tanah merupakan salah satu program dalam kebijakan reformasi agraria yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini demi mengurangi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan di Tanah Air.
Menurutnya, selama ini pemerintah hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat tanah setiap tahun. Jokowi menginginkan, tahun ini sertifikat tanah yang diterbitkan bisa mencapai 5 juta untuk petani dan masyarakat di pedesaan
"Saya targetkan yang biasanya hanya 400 sertifikat jadi 5 juta tahun ini, tahun depan 7 juta, tahun depannya 9 juta untuk rakyat, untuk petani, untuk tukang becak. Saya kerja selalu pakai target. Kalau target terlalu besar atau terlalu kecil itu urusannya menteri. Kalau saya selalu besar. Kalau tidak tercapai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya," tegas Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, saat ini ada 126 juta tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat. Jika setiap tahunnya pemerintah hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat, maka akan butuh waktu lama agar seluruh tanah masyarakat dapat bersertifikat.
Padahal, sertifikat tanah dibutuhkan masyarakat untuk mengakses permodalan. "Karena kalau tidak diberikan target, 126 juta (tanah), lalu setiap tahun hanya 400 harus berapa puluh tahun. Ini sebabkan rakyat tidak bisa akses permodalan karena tidak ada jaminan. Di negara pun sertifikat adalah hak properti rakyat," tandasnya.
(dmd)
