Aprindo: Wajar Masyarakat Alami Perubahan Konsumsi
Selasa, 25 April 2017 - 18:35 WIB
Aprindo: Wajar Masyarakat Alami Perubahan Konsumsi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mande menyatakan, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu faktor beberapa gerai 7-eleven menutup gerainya dan melakukan relokasi. Dia menjelaskan, memang saat ini, Aprindo mengamati, perilaku masyarakat yang lebih selektif dalam berbelanja, menjadikan waralaba agak jarang peminat.
Kondisi tersebut, otomatis membuat penghasilan di waralaba menjadi tak setinggi ketika awal-awal berdiri. Namun, Roy mengungkapkan, kondisi tersebut wajar.
"Itu wajar karena memang ada perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam berbelanja. Mereka sekarang lebih sering berbelanja kebutuhan saja. Tidak stok barang," katanya kepada SINDOnews, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Roy menambahkan, ada beberapa sentimen negatif dari konsumen sehingga mereka menahan untuk berbelanja dan melakukan stok barang. Sentimen ini sudah berlangsung sejak kuartal I tahun lalu.
"Pertama, adanya situasi perpajakan yang terus digenjot, sangat dirasakan masyarakat ya, karena pemerintah sedang menggenjot perpajakan, maka banyak komoditas yang dikenakan pajak. Kedua, mereka menahan belanja karena mengikuti Pilkada dan harapan-harapan terhadap regenerasi pemerintahan yang lebih baik," katanya.
Beberapa hal yang sifatnya intengible tersebut akhirnya berkembang di masyarakat dan mempengaruhi sehingga terjadi penundaan konsumsi. "Jadi mereka lebih baik nabung, kebetulan juga kan sebentar lagi masuk Ramadhan dan Idul Fitri," kata dia.
Roy berpesan, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menjaga konsumsi masyarakat yang menurun ini. Agar angkanya tidak terlalu turun. Karena konsumsi masyarakat ini sangat bergantung nantinya ke Gross Domestic Bruto (GDP).
"Karena hampir 56% GDP kita dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Itu harus dijaga sama pemerintah. Karena kalau enggak, artinya akan berdampak pada GDP Indonesia," pungkasnya.
Kondisi tersebut, otomatis membuat penghasilan di waralaba menjadi tak setinggi ketika awal-awal berdiri. Namun, Roy mengungkapkan, kondisi tersebut wajar.
"Itu wajar karena memang ada perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam berbelanja. Mereka sekarang lebih sering berbelanja kebutuhan saja. Tidak stok barang," katanya kepada SINDOnews, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Roy menambahkan, ada beberapa sentimen negatif dari konsumen sehingga mereka menahan untuk berbelanja dan melakukan stok barang. Sentimen ini sudah berlangsung sejak kuartal I tahun lalu.
"Pertama, adanya situasi perpajakan yang terus digenjot, sangat dirasakan masyarakat ya, karena pemerintah sedang menggenjot perpajakan, maka banyak komoditas yang dikenakan pajak. Kedua, mereka menahan belanja karena mengikuti Pilkada dan harapan-harapan terhadap regenerasi pemerintahan yang lebih baik," katanya.
Beberapa hal yang sifatnya intengible tersebut akhirnya berkembang di masyarakat dan mempengaruhi sehingga terjadi penundaan konsumsi. "Jadi mereka lebih baik nabung, kebetulan juga kan sebentar lagi masuk Ramadhan dan Idul Fitri," kata dia.
Roy berpesan, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menjaga konsumsi masyarakat yang menurun ini. Agar angkanya tidak terlalu turun. Karena konsumsi masyarakat ini sangat bergantung nantinya ke Gross Domestic Bruto (GDP).
"Karena hampir 56% GDP kita dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Itu harus dijaga sama pemerintah. Karena kalau enggak, artinya akan berdampak pada GDP Indonesia," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
