Bappenas: Pemindahan Ibu Kota, Lahan Harus 100% Milik Negara
Rabu, 26 April 2017 - 14:02 WIB
Bappenas: Pemindahan Ibu Kota, Lahan Harus 100% Milik Negara
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas saat ini masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Jawa. Namun, yang perlu ditekankan adalah lahan yang akan dijadikan tempat Ibu Kota baru harus 100% milik negara.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemindahan Ibu Kota memang harus memperhitungkan ketersediaan lahan. Jika lahan sudah 100% milik negara, maka pemerintah tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
"Nanti persisnya di mana tentunya lihat ketersediaan lahan yang sudah 100% dikuasai oleh pemerintah. Jadi nggak perlu pembebasan tanah lagi," ujarnya dalam Musrenbangnas 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Menurutnya, dengan kepemilikan lahan 100%, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk pembebasan lahan lagi. Sayangnya, mantan Menkeu ini masih enggan menyebutkan daerah yang cocok untuk pemindahan Ibu Kota tersebut.
"Pokoknya daerah yang punya lahan sudah 100% dikuasai negara, tanpa perlu pemerintah mengeluarkan uang," imbuh dia.
Bambang menambahkan, pemindahan yang dimaksud tak semata hanya pemindahan ibu kota. Namun, pusat pemerintahan juga akan berpindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota baru tersebut.
"Ini kan masih kita kaji, pokoknya yang pasti kalau ada keinginan memindahkan pusat pemerintah jadi tidak semata-mata ibukota. Maka itu akan pindahnya ke luar Jawa, yang pasti itu," tandasnya.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemindahan Ibu Kota memang harus memperhitungkan ketersediaan lahan. Jika lahan sudah 100% milik negara, maka pemerintah tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
"Nanti persisnya di mana tentunya lihat ketersediaan lahan yang sudah 100% dikuasai oleh pemerintah. Jadi nggak perlu pembebasan tanah lagi," ujarnya dalam Musrenbangnas 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Menurutnya, dengan kepemilikan lahan 100%, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk pembebasan lahan lagi. Sayangnya, mantan Menkeu ini masih enggan menyebutkan daerah yang cocok untuk pemindahan Ibu Kota tersebut.
"Pokoknya daerah yang punya lahan sudah 100% dikuasai negara, tanpa perlu pemerintah mengeluarkan uang," imbuh dia.
Bambang menambahkan, pemindahan yang dimaksud tak semata hanya pemindahan ibu kota. Namun, pusat pemerintahan juga akan berpindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota baru tersebut.
"Ini kan masih kita kaji, pokoknya yang pasti kalau ada keinginan memindahkan pusat pemerintah jadi tidak semata-mata ibukota. Maka itu akan pindahnya ke luar Jawa, yang pasti itu," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
