BI Sebut Gejolak Ekonomi 2016 Jadi Pelajaran Berharga
Kamis, 27 April 2017 - 12:14 WIB
BI Sebut Gejolak Ekonomi 2016 Jadi Pelajaran Berharga
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai gejolak ekonomi 2016 bisa menjadi pelajaran dan pegangan untuk pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi tahun ini. BI menilai pemerintah berhasil memitigasi risiko atas perlambatan pertumbuhan ekonomi periode tersebut.
(Baca: Gubernur BI: Ekonomi RI Masih Dibayangi Ketidakpastian Global )
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah tepat dengan memperkuat peran domestik untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi dan keuangan. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tersebut telah berkoordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Arah kebijakan makro ekonomi 2016 ditempuh dari koordinasi antara BI dengan OJK melalui bauran kebijakan, fiskal, moneter, makro prudensial, mikro prudensial, dan struktural. Bauran kebijakan itu ditujukan tidak hanya memitigasi cyclical jangka pendek tapi juga perekonomian jangka panjang," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Dia menjabarkan, tahun lalu pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal melalui peningkatan belanja di sektor produktif. Strategi ini juga didukung ruang fiskal yang lebih longgar pascareformasi subsidi beberapa waktu lalu.
"Pemerintah juga mengoptimalkan pajak melalui tax amnesty, yang berhasil mengumpulkan uang tebusan yang dalam catatan terbesar di dunia," tuturnya.
Di sektor moneter, lanjut Agus, BI juga tidak mau kalah dengan pemerintah dengan menempuh kebijakan yang lebih longgar melalui perubahan suku bunga acuan dari BI rate menjadi BI 7 days Repo Rate sejak 19 Agustus 2016. Hal ini juga diperkuat dengan upaya mendorong percepatan pendalaman pasar keuangna, pengembangan pasar keuangan, pasar REPO, penguatan kredibilitas JIBOR, dan kemudahan transaksi hedging.
"BI memahami bahwa pasar keuangan yang dalam dan likuid penting bagi perekonomian. Selain itu, BI juga menjaga stabilitas nilai tukar agar sesuai fundamentalnya, termasuk mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam ULN (utang luar negeri) dan memperkuat implementasi ketentuan kewajiban penggunaan uang rupiah di NKRI," jelas Agus.
BI juga terus memenuhi kebutuhan uang rupiah yang cukup hingga menjangkau wilayah terpencil dan terdepan di Indonesia. Tahun lalu, BI telah menaikkan jaringan distribusi peredaran uang serta mengedarkan uang pecahan baru.
Tak ketinggalan, OJK juga menempuh berbagai kebijakan mikro prudensial untuk memastikan sektor jasa keuangan berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel.
"Dengan bauran kebijakan yang terkoordinasi dan berinsergi, kita bisa mitigasi berbagai risiko. Pertumbuhan ekonomi 2016 tercatat lebihh baik dibanding 2015. Dan dinamika 2016 meninggalkan pelajaran penting yang bisa jadi pegangan," terang dia.
(Baca: Gubernur BI: Ekonomi RI Masih Dibayangi Ketidakpastian Global )
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, pemerintah mengambil langkah tepat dengan memperkuat peran domestik untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi dan keuangan. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tersebut telah berkoordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Arah kebijakan makro ekonomi 2016 ditempuh dari koordinasi antara BI dengan OJK melalui bauran kebijakan, fiskal, moneter, makro prudensial, mikro prudensial, dan struktural. Bauran kebijakan itu ditujukan tidak hanya memitigasi cyclical jangka pendek tapi juga perekonomian jangka panjang," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Dia menjabarkan, tahun lalu pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal melalui peningkatan belanja di sektor produktif. Strategi ini juga didukung ruang fiskal yang lebih longgar pascareformasi subsidi beberapa waktu lalu.
"Pemerintah juga mengoptimalkan pajak melalui tax amnesty, yang berhasil mengumpulkan uang tebusan yang dalam catatan terbesar di dunia," tuturnya.
Di sektor moneter, lanjut Agus, BI juga tidak mau kalah dengan pemerintah dengan menempuh kebijakan yang lebih longgar melalui perubahan suku bunga acuan dari BI rate menjadi BI 7 days Repo Rate sejak 19 Agustus 2016. Hal ini juga diperkuat dengan upaya mendorong percepatan pendalaman pasar keuangna, pengembangan pasar keuangan, pasar REPO, penguatan kredibilitas JIBOR, dan kemudahan transaksi hedging.
"BI memahami bahwa pasar keuangan yang dalam dan likuid penting bagi perekonomian. Selain itu, BI juga menjaga stabilitas nilai tukar agar sesuai fundamentalnya, termasuk mengimplementasikan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam ULN (utang luar negeri) dan memperkuat implementasi ketentuan kewajiban penggunaan uang rupiah di NKRI," jelas Agus.
BI juga terus memenuhi kebutuhan uang rupiah yang cukup hingga menjangkau wilayah terpencil dan terdepan di Indonesia. Tahun lalu, BI telah menaikkan jaringan distribusi peredaran uang serta mengedarkan uang pecahan baru.
Tak ketinggalan, OJK juga menempuh berbagai kebijakan mikro prudensial untuk memastikan sektor jasa keuangan berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel.
"Dengan bauran kebijakan yang terkoordinasi dan berinsergi, kita bisa mitigasi berbagai risiko. Pertumbuhan ekonomi 2016 tercatat lebihh baik dibanding 2015. Dan dinamika 2016 meninggalkan pelajaran penting yang bisa jadi pegangan," terang dia.
(izz)
Lihat Juga :
