Minimalisir Kecurangan, Menkeu Minta DJBC-DJP Pererat Koneksi
Minimalisir Kecurangan, Menkeu Minta DJBC-DJP Pererat Koneksi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) semakin mempererat koneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang sering melakukan kegiatan ekspor impor barang.
Hal tersebut untuk meminimalisir tindak kecurangan, seperti yang baru diungkap oleh DJBC hari ini, yang terjadi pada perusahaan tekstil. Menurutnya, banyak modus yang digunakan perusahaan yang akan melakukan kecurangan.
Bahkan, Menkeu meminta DJP untuk memeriksa dokumen perpajakan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dia meminta DJBC dan DJP bekerja lebih teliti dan cepat, karena yakin modus seperti ini sering dilakukan dan tidak hanya terjadai pada tahun ini.
"Kita akan periksa berbagai laporan pajak dari perusahaan-perusahaan termasuk PT SPL yang kami tindak tadi, dari tahun-tahun sebelumnya terutama pada tindakan-tindakan mereka dalam melakukan restitusi," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Pihaknya juga meminta perusahaan-perusahaan dan kawasan berikat agar melakukan usaha sesuai koridor yang ditetapkan pemerintah.
"Saya telah instruksikan ke Dirjen Bea Cukai untuk mengawasi dan evaluasi kawasan berikat agar upaya pemerintah untuk benar-benar mendukung banyak pengusaha yang memang betul-betul ingin melakukan usahanya, itu dimudahkan. Namun bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan, harus ditindak tegas," imbuhnya.
Kemenkeu juga menginstruksikan kepada DJBC untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tak pandang bulu. Pasalnya, ini sesuai instruksi Presiden yang meminta seluruh jajarannya agar melindungi industri nasional.
"Beliau minta kita untuk mencegah penyelundupan dan melindungi industri nasional dari tindak penyelundupan cross border dari ekspor maupun impor," ujar Sri.
Atas dasar itu, perlu kerja sama Bea Cukai, Kepolisian, Kementeroan Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian lainnya agar policy pemerintah bisa mencapai target yang inginkan. "Yaitu, para pengusaha mendapat kemudahan namun bagi yang melakukan kejahatan, akan ditindak," ucap dia.
Hal tersebut untuk meminimalisir tindak kecurangan, seperti yang baru diungkap oleh DJBC hari ini, yang terjadi pada perusahaan tekstil. Menurutnya, banyak modus yang digunakan perusahaan yang akan melakukan kecurangan.
Bahkan, Menkeu meminta DJP untuk memeriksa dokumen perpajakan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dia meminta DJBC dan DJP bekerja lebih teliti dan cepat, karena yakin modus seperti ini sering dilakukan dan tidak hanya terjadai pada tahun ini.
"Kita akan periksa berbagai laporan pajak dari perusahaan-perusahaan termasuk PT SPL yang kami tindak tadi, dari tahun-tahun sebelumnya terutama pada tindakan-tindakan mereka dalam melakukan restitusi," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Pihaknya juga meminta perusahaan-perusahaan dan kawasan berikat agar melakukan usaha sesuai koridor yang ditetapkan pemerintah.
"Saya telah instruksikan ke Dirjen Bea Cukai untuk mengawasi dan evaluasi kawasan berikat agar upaya pemerintah untuk benar-benar mendukung banyak pengusaha yang memang betul-betul ingin melakukan usahanya, itu dimudahkan. Namun bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan, harus ditindak tegas," imbuhnya.
Kemenkeu juga menginstruksikan kepada DJBC untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tak pandang bulu. Pasalnya, ini sesuai instruksi Presiden yang meminta seluruh jajarannya agar melindungi industri nasional.
"Beliau minta kita untuk mencegah penyelundupan dan melindungi industri nasional dari tindak penyelundupan cross border dari ekspor maupun impor," ujar Sri.
Atas dasar itu, perlu kerja sama Bea Cukai, Kepolisian, Kementeroan Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian lainnya agar policy pemerintah bisa mencapai target yang inginkan. "Yaitu, para pengusaha mendapat kemudahan namun bagi yang melakukan kejahatan, akan ditindak," ucap dia.
(izz)
Explore More