Minimalisir Kecurangan, Menkeu Minta DJBC-DJP Pererat Koneksi

Rabu, 03 Mei 2017 - 18:38 WIB
Minimalisir Kecurangan,...
Minimalisir Kecurangan, Menkeu Minta DJBC-DJP Pererat Koneksi
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) semakin mempererat koneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang sering melakukan kegiatan ekspor impor barang.

Hal tersebut untuk meminimalisir tindak kecurangan, seperti yang baru diungkap oleh DJBC hari ini, yang terjadi pada perusahaan tekstil. Menurutnya, banyak modus yang digunakan perusahaan yang akan melakukan kecurangan.

Bahkan, Menkeu meminta DJP untuk memeriksa dokumen perpajakan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dia meminta DJBC dan DJP bekerja lebih teliti dan cepat, karena yakin modus seperti ini sering dilakukan dan tidak hanya terjadai pada tahun ini.

"Kita akan periksa berbagai laporan pajak dari perusahaan-perusahaan termasuk PT SPL yang kami tindak tadi, dari tahun-tahun sebelumnya terutama pada tindakan-tindakan mereka dalam melakukan restitusi," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Pihaknya juga meminta perusahaan-perusahaan dan kawasan berikat agar melakukan usaha sesuai koridor yang ditetapkan pemerintah.

"Saya telah instruksikan ke Dirjen Bea Cukai untuk mengawasi dan evaluasi kawasan berikat agar upaya pemerintah untuk benar-benar mendukung banyak pengusaha yang memang betul-betul ingin melakukan usahanya, itu dimudahkan. Namun bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan, harus ditindak tegas," imbuhnya.

Kemenkeu juga menginstruksikan kepada DJBC untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tak pandang bulu. Pasalnya, ini sesuai instruksi Presiden yang meminta seluruh jajarannya agar melindungi industri nasional.

"Beliau minta kita untuk mencegah penyelundupan dan melindungi industri nasional dari tindak penyelundupan cross border dari ekspor maupun impor," ujar Sri.

Atas dasar itu, perlu kerja sama Bea Cukai, Kepolisian, Kementeroan Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian lainnya agar policy pemerintah bisa mencapai target yang inginkan. "Yaitu, para pengusaha mendapat kemudahan namun bagi yang melakukan kejahatan, akan ditindak," ucap dia.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Prabowo Diminta Pertimbangkan...
Prabowo Diminta Pertimbangkan Pemisahan Ditjen Pajak, Bea Cukai dari Kemenkeu
Masalah Transaksi Keuangan...
Masalah Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
Penjelasan Ditjen Pajak...
Penjelasan Ditjen Pajak Soal Pengenaan Bea Meterai Rp10.000
Setelah Bea Cukai, Giliran...
Setelah Bea Cukai, Giliran Puluhan Pejabat Pajak Dirombak Purbaya Sore Ini
Ulang Tahun Ditjen Bea...
Ulang Tahun Ditjen Bea Cukai ke-74, Ini Pesan Sri Mulyani
Peringati Hari Pabean...
Peringati Hari Pabean Internasional 2026, Bea Cukai Komitmen Lindungi Masyarakat
Berita Terkini
IHSG Hari Ini Dibuka...
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,17% ke 5.934
1 jam yang lalu
MSIG Life Kolaborasi...
MSIG Life Kolaborasi dengan Bank Sinarmas Meluncurkan Smile Critical Prime
1 jam yang lalu
Takeda Investasi Rp542...
Takeda Investasi Rp542 Miliar Bangun Ekosistem Plasma di Indonesia
2 jam yang lalu
AS-Iran Kembali Saling...
AS-Iran Kembali Saling Serang, Harga Minyak Dunia Melesat Lebih 3%
3 jam yang lalu
Teluk Kembali Memanas,...
Teluk Kembali Memanas, China Siaga Jaga Produksi BBM Tetap Tinggi
3 jam yang lalu
Jakarta Fair 2026 Diserbu...
Jakarta Fair 2026 Diserbu 6 Juta Pengunjung, Nilai Transaksi Cetak Rp8,2 Triliun
13 jam yang lalu
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved