Apindo Kesal UMP Kerap Jadi Alat Kampanye Calon Kepala Daerah
Jum'at, 05 Mei 2017 - 16:48 WIB
Apindo Kesal UMP Kerap Jadi Alat Kampanye Calon Kepala Daerah
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku kesal lantaran upah minimum provinsi (UMP) kerap jadi alat kampanye calon kepala daerah. Padahal, mereka tidak pernah mengomunikasikan hal tersebut kepada pengusaha sebelumnya.
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, calon kepala daerah dalam kampanyenya menjanjikan UMP naik. Namun, pengusaha tidak terlebih dahulu diajak bicara. Padahal, kenaikan UMP erat kaitannya dengan dunia usaha.
"Contoh kurang baik yang kami hadapi adalah soal UMP. UMP ini dijadikan komoditas politik. Karena yang calon penguasa selalu isunya mau naikin UMP, tapi enggak pernah nanya sama kita," ujar Haryadi di Gedung DJP, Jakarta, Jumat (5/5/2017).
Menurutnya, suatu kebijakan yang dikomunikasikan secara dua arah akan menghasilkan kebijakan yang baik. Karena itu, bakal calon kepala daerah sudah sepatutnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dunia usaha jika ingin menjanjikan kenaikan upah.
"Itu suatu hal yang sangat baik untuk kita berkomunikasi dan melakukan komunikasi dua arah. Kebijakan dan komunikasi dua arah akan menciptakan hasil kebijakan publik yang baik. Tidak hanya DJP, tapi seluruh instansi pemerintah kami harap komunikasi yang baik," tutur dia.
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, calon kepala daerah dalam kampanyenya menjanjikan UMP naik. Namun, pengusaha tidak terlebih dahulu diajak bicara. Padahal, kenaikan UMP erat kaitannya dengan dunia usaha.
"Contoh kurang baik yang kami hadapi adalah soal UMP. UMP ini dijadikan komoditas politik. Karena yang calon penguasa selalu isunya mau naikin UMP, tapi enggak pernah nanya sama kita," ujar Haryadi di Gedung DJP, Jakarta, Jumat (5/5/2017).
Menurutnya, suatu kebijakan yang dikomunikasikan secara dua arah akan menghasilkan kebijakan yang baik. Karena itu, bakal calon kepala daerah sudah sepatutnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dunia usaha jika ingin menjanjikan kenaikan upah.
"Itu suatu hal yang sangat baik untuk kita berkomunikasi dan melakukan komunikasi dua arah. Kebijakan dan komunikasi dua arah akan menciptakan hasil kebijakan publik yang baik. Tidak hanya DJP, tapi seluruh instansi pemerintah kami harap komunikasi yang baik," tutur dia.
(izz)
Lihat Juga :
