Ini Tanggapan Ekonom Terkait Turunnya Tingkat Pengangguran
Ini Tanggapan Ekonom Terkait Turunnya Tingkat Pengangguran
A
A
A
JAKARTA - Ekonomi INDEF Dzulfian Syafrian menilai, turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2017 sebesar 0,28% dibanding Agustus 2016 atau setara 0,17 dibanding Februari 2016 merupakan kabar gembira. Karena hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja meningkat.
"Namun naiknya jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 atau 3,88 juta dibanding Februari 2016 harus diwaspadai pemerintah, karena hal ini bisa menjadi dua mata pisau," kata dia saat dihubungi, Jumat (5/5/2017).
Di satu sisi, besarnya masyarakat yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Indonesia sedang berada dalam usia yang sedang produktif-produktifnya. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Eropa atau Jepang yang justru sedang mengalami masyarakat yang menua (ageing society).
"Peningkatan jumlah angkatan kerja ini dikenal dengan istilah 'bonus demografi'. Dimana bonus ini bisa mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat," papar dia.
Namun, sambung dia, jika pemerintah tidak mampu mengelolanya, justru bonus demografi bisa menjadi "beban demografi". (Baca: Angkatan Kerja Naik, India dan Filipina Akan Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Asia )
Menurut dia, beban demografi bisa terjadi jika perekonomian kita tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang sedang berada di usia produktif, khususnya mereka yang muda.
Alhasil, ancaman pengangguran muda akan sangat besar. Jika hal ini terjadi, justru ini akan menjadi beban bagi Indonesia karena konsekuensi pengangguran akan sangat besar-tidak hanya terhadap perekonomian tetapi juga berbagai kondisi sosio-ekonomi-politik masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas, radikalisme, dan lain-lain.
Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja baru (more jobs) dan juga peningkatan kualitas lapangan pekerjaan (better jobs) wajib menjadi salah satu fokus utama pemerintah selama fase bonus demografi ini.
Sementara khusus untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas (better jobs), hal ini penting untuk diperhatikan karena mayoritas (58%) pekerjaan di Indonesia masih pekerjaan yang kurang berkualitas (sektor informal).
"Salah satu rekomendasi kebijakan utama yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dan memperbaiki lapangan pekerjaan di Indonesia adalah ekonomi berorientasi investasi," terang dia.
Stabilitas ekonomi serta politik dan juga ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah dua agenda besar yang harus disiapkan dan dipastikan pemerintah, jika hendak mengamankan investasi sebanyak-banyaknya dan memperbaiki jumlah dan kualitas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Namun naiknya jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja sebesar 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 atau 3,88 juta dibanding Februari 2016 harus diwaspadai pemerintah, karena hal ini bisa menjadi dua mata pisau," kata dia saat dihubungi, Jumat (5/5/2017).
Di satu sisi, besarnya masyarakat yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Indonesia sedang berada dalam usia yang sedang produktif-produktifnya. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Eropa atau Jepang yang justru sedang mengalami masyarakat yang menua (ageing society).
"Peningkatan jumlah angkatan kerja ini dikenal dengan istilah 'bonus demografi'. Dimana bonus ini bisa mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat," papar dia.
Namun, sambung dia, jika pemerintah tidak mampu mengelolanya, justru bonus demografi bisa menjadi "beban demografi". (Baca: Angkatan Kerja Naik, India dan Filipina Akan Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Asia )
Menurut dia, beban demografi bisa terjadi jika perekonomian kita tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang sedang berada di usia produktif, khususnya mereka yang muda.
Alhasil, ancaman pengangguran muda akan sangat besar. Jika hal ini terjadi, justru ini akan menjadi beban bagi Indonesia karena konsekuensi pengangguran akan sangat besar-tidak hanya terhadap perekonomian tetapi juga berbagai kondisi sosio-ekonomi-politik masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas, radikalisme, dan lain-lain.
Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja baru (more jobs) dan juga peningkatan kualitas lapangan pekerjaan (better jobs) wajib menjadi salah satu fokus utama pemerintah selama fase bonus demografi ini.
Sementara khusus untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas (better jobs), hal ini penting untuk diperhatikan karena mayoritas (58%) pekerjaan di Indonesia masih pekerjaan yang kurang berkualitas (sektor informal).
"Salah satu rekomendasi kebijakan utama yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan dan memperbaiki lapangan pekerjaan di Indonesia adalah ekonomi berorientasi investasi," terang dia.
Stabilitas ekonomi serta politik dan juga ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah dua agenda besar yang harus disiapkan dan dipastikan pemerintah, jika hendak mengamankan investasi sebanyak-banyaknya dan memperbaiki jumlah dan kualitas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(ven)
Explore More