Nasib Resolusi Sawit Parlemen Eropa Diputuskan Pertengahan 2017
Nasib Resolusi Sawit Parlemen Eropa Diputuskan Pertengahan 2017
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan, resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa terkait produk sawit bakal diputuskan oleh Komisi Eropa pada pertengahan tahun ini atau sekitar kuartal III/2017.
(Baca Juga: Pemerintah Sebut Eropa Iri dan Dengki terhadap Sawit RI)
Keputusan tersebut akan menentukan kelanjutan resolusi tersebut untuk kemudian dijadikan kebijakan di Eropa. Dalam resolusinya, Parlemen Uni Eropa menganggap bahwa sawit sangat erat kaitannya dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, deforestasi, dan penghilangan hak masyarakat adat.
Atas dasar itu, produk sawit yang akan masuk ke Eropa harus bersertifikasi sesuai standar Uni Eropa serta dikenakan bea masuk impor yang tinggi.
"Time frame-nya kapan? Kuartal III harusnya kajian yang dilakukan Komisi Eropa sudah harus selesai, dan ketika mereka selesaikan kajian itu maka harus ada keputusan yang dibuat apa mereka menerima atau menolak," kata Staf Khusus Menlu bidang Diplomasi Ekonomi Ridwan Hassan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Menurutnya, pada waktu tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bermanuver dan memengaruhi pandangan Komisi Eropa terkait resolusi tersebut. Saat itu, Indonesia bisa saja mengubah pandangan mereka dan membuat mereka berpikir ulang untuk menyetujui resolusi sawit dari parlemennya.
"Ini kan baru rekomendasi dari parlemen ke Komisi Eropa, kalau kita bisa yakinkan Komisi Eropa ini tidak benar dan diskriminatif," imbuh dia.
Banyaknya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa juga bisa menjadi senjata untuk meyakinkan Komisi Eropa agar tidak meloloskan resolusi tersebut.
"Dan kita engage (mengikutsertakan) semua elemen baik yang punya posisi sama seperti kita, dan para pelaku bisnis sawit yang ada di Indonesia. Semua kita petakan dan saya yakin dengan hal seperti itu Insya Allah kita dapat membuat posisi ini menjadi berpihak ke kita," tuturnya.
Baca Juga:
Kemenlu: Resolusi Sawit Parlemen Uni Eropa Diskriminatif
Pemerintah Segera Bentuk Tim Lawan Resolusi Eropa Soal Sawit
(Baca Juga: Pemerintah Sebut Eropa Iri dan Dengki terhadap Sawit RI)
Keputusan tersebut akan menentukan kelanjutan resolusi tersebut untuk kemudian dijadikan kebijakan di Eropa. Dalam resolusinya, Parlemen Uni Eropa menganggap bahwa sawit sangat erat kaitannya dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, deforestasi, dan penghilangan hak masyarakat adat.
Atas dasar itu, produk sawit yang akan masuk ke Eropa harus bersertifikasi sesuai standar Uni Eropa serta dikenakan bea masuk impor yang tinggi.
"Time frame-nya kapan? Kuartal III harusnya kajian yang dilakukan Komisi Eropa sudah harus selesai, dan ketika mereka selesaikan kajian itu maka harus ada keputusan yang dibuat apa mereka menerima atau menolak," kata Staf Khusus Menlu bidang Diplomasi Ekonomi Ridwan Hassan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Menurutnya, pada waktu tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bermanuver dan memengaruhi pandangan Komisi Eropa terkait resolusi tersebut. Saat itu, Indonesia bisa saja mengubah pandangan mereka dan membuat mereka berpikir ulang untuk menyetujui resolusi sawit dari parlemennya.
"Ini kan baru rekomendasi dari parlemen ke Komisi Eropa, kalau kita bisa yakinkan Komisi Eropa ini tidak benar dan diskriminatif," imbuh dia.
Banyaknya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa juga bisa menjadi senjata untuk meyakinkan Komisi Eropa agar tidak meloloskan resolusi tersebut.
"Dan kita engage (mengikutsertakan) semua elemen baik yang punya posisi sama seperti kita, dan para pelaku bisnis sawit yang ada di Indonesia. Semua kita petakan dan saya yakin dengan hal seperti itu Insya Allah kita dapat membuat posisi ini menjadi berpihak ke kita," tuturnya.
Baca Juga:
Kemenlu: Resolusi Sawit Parlemen Uni Eropa Diskriminatif
Pemerintah Segera Bentuk Tim Lawan Resolusi Eropa Soal Sawit
(izz)
Explore More