Tantangan Pengelolaan Belanja Publik demi Atasi Ketimpangan
Sabtu, 13 Mei 2017 - 02:13 WIB
Tantangan Pengelolaan Belanja Publik demi Atasi Ketimpangan
A
A
A
JAKARTA - Lebih dari 100 pejabat keuangan publik dari 13 negara Asia berkumpul di Bali, Indonesia, dalam Konferensi Pleno ke-7 Jaringan Manajemen Pengeluaran Publik di Asia (Public Expenditure Management Network in Asia atau PEMNA) untuk membahas tantangan dalam mencapai hasil kinerja yang lebih baik melalui perbaikan belanja layanan pendidikan.
Contohnya, meningkatkan capaian pendidikan di negara tuan rumah Indonesia tetap menjadi tantangan, terlepas dari alokasi APBN sebesar 20% untuk pendidikan. Mereka berbagi pengalaman tentang cara melakukan belanja yang lebih di bidang pendidikan bisa membantu negara-negara mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
"Pendidikan merupakan investasi bagi setiap bangsa. Bagi setiap pemerintah, memberikan manfaat yang sepadan untuk uang yang dikeluarkan dalam layanan pendidikan selalu menjadi aspek penting dari tantangan pengelolaan belanja publik," kata Direktur Pengelolaan Kas Negara di Kementerian Keuangan RI Rudy Widodo, dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Di banyak negara, pemerintah daerah sekarang bertanggungjawab menyelengarakan pendidikan, membuat semakin pentingnya untuk memastikan bahwa satuan kerja pemerintah daerah bisa mengelola anggaran dan melacak pengeluaran serta capaian yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Topik yang ditekankan dalam konferensi yang bertema Pengeluaran Publik untuk Pendidikan, Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan, berkisar dari mengintegrasikan tinjauan kajian belanja ke dalam proses penganggaran dana pendidikan.
Hingga menilai keefektifan alokasi anggaran yang pro-masyarakat miskin dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan. Peserta menyambut baik kesempatan untuk berbagi pengalaman masing-masing.
"Kami ingin mempelajari tantangan apa yang dihadapi cara mengatasinya oleh negara anggota lain dalam proses pelaksanaan reformasi mereka, sehingga kami tidak perlu mengalami hal yang sama dalam upaya implementasi kami," kata Asisten Sekretaris di Departemen Filipina Anggaran dan Manajemen Amelita Castillo.
Sebagai sebuah jaringan yang mendukung proses saling belajar, para praktisi keuangan publik jaringan ini yang berasal dari Asia Timur dan Pasifik, PEMNA menjadi forum penting untuk berbagi pengetahuan, dan menjadikan konferensi tahunannya sebagai tempat berkumpul anggota dua komunitas praktiknya, yaitu Anggaran dan Bendahara, untuk membahas berbagai pilihan kebijakan untuk melakukan reformasi manajemen keuangan publik.
Miki Matsuura selaku Spesialis Sektor Publik dari Bank Dunia mengatakan, secara peer-to-peer learning, langkah ini semakin diakui sebagai cara yang efektif dan inspiratif untuk meningkatkan kapasitas.
"Dalam kurun waktu yang singkat, PEMNA telah berkembang menjadi platform dimana para pejabat bisa secara terbuka membicarakan keberhasilan dan tantangan mereka terkait reformasi manajemen keuangan publik. Membangun kesuksesan hingga saat ini, PEMNA berusaha untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara di wilayah lain,” katanya
Sejak 2012, Korea Institute of Public Finance (KIPF) berfungsi sebagai Sekretariat PEMNA. John Kim, selaku Kepala Sekretariat PEMNA mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada para anggota dan mitra bahwa mereka telah menanggapi dengan sukarela dan antusias dalam melangkah maju untuk memberi momentum dan kepemimpinan dalam tugas bersama untuk mengembangkan PEMNA ke dalam kesuksesannya sekarang.
"Ini juga penting bagi keberhasilan PEMNA sebagai platform terbuka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, adalah menjadi kontribusi keuangan dan dukungan dari pemerintah Korea," katanya.
Direktur Jenderal di Divisi Manajemen Kinerja Fiskal Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Byong Yol Woo mengatakan, Korea telah lulus dari status negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi.
"Kami telah menerapkan banyak reformasi dan tidak semuanya berhasil. Saya tidak ingin negara lain mengulangi beberapa kesalahan yang telah kita buat. Korea bersedia memperluas pengalaman kami ke negara lain, baik keberhasilan maupun tantangan," tutupnya.
Contohnya, meningkatkan capaian pendidikan di negara tuan rumah Indonesia tetap menjadi tantangan, terlepas dari alokasi APBN sebesar 20% untuk pendidikan. Mereka berbagi pengalaman tentang cara melakukan belanja yang lebih di bidang pendidikan bisa membantu negara-negara mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
"Pendidikan merupakan investasi bagi setiap bangsa. Bagi setiap pemerintah, memberikan manfaat yang sepadan untuk uang yang dikeluarkan dalam layanan pendidikan selalu menjadi aspek penting dari tantangan pengelolaan belanja publik," kata Direktur Pengelolaan Kas Negara di Kementerian Keuangan RI Rudy Widodo, dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Di banyak negara, pemerintah daerah sekarang bertanggungjawab menyelengarakan pendidikan, membuat semakin pentingnya untuk memastikan bahwa satuan kerja pemerintah daerah bisa mengelola anggaran dan melacak pengeluaran serta capaian yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Topik yang ditekankan dalam konferensi yang bertema Pengeluaran Publik untuk Pendidikan, Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan, berkisar dari mengintegrasikan tinjauan kajian belanja ke dalam proses penganggaran dana pendidikan.
Hingga menilai keefektifan alokasi anggaran yang pro-masyarakat miskin dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan. Peserta menyambut baik kesempatan untuk berbagi pengalaman masing-masing.
"Kami ingin mempelajari tantangan apa yang dihadapi cara mengatasinya oleh negara anggota lain dalam proses pelaksanaan reformasi mereka, sehingga kami tidak perlu mengalami hal yang sama dalam upaya implementasi kami," kata Asisten Sekretaris di Departemen Filipina Anggaran dan Manajemen Amelita Castillo.
Sebagai sebuah jaringan yang mendukung proses saling belajar, para praktisi keuangan publik jaringan ini yang berasal dari Asia Timur dan Pasifik, PEMNA menjadi forum penting untuk berbagi pengetahuan, dan menjadikan konferensi tahunannya sebagai tempat berkumpul anggota dua komunitas praktiknya, yaitu Anggaran dan Bendahara, untuk membahas berbagai pilihan kebijakan untuk melakukan reformasi manajemen keuangan publik.
Miki Matsuura selaku Spesialis Sektor Publik dari Bank Dunia mengatakan, secara peer-to-peer learning, langkah ini semakin diakui sebagai cara yang efektif dan inspiratif untuk meningkatkan kapasitas.
"Dalam kurun waktu yang singkat, PEMNA telah berkembang menjadi platform dimana para pejabat bisa secara terbuka membicarakan keberhasilan dan tantangan mereka terkait reformasi manajemen keuangan publik. Membangun kesuksesan hingga saat ini, PEMNA berusaha untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara di wilayah lain,” katanya
Sejak 2012, Korea Institute of Public Finance (KIPF) berfungsi sebagai Sekretariat PEMNA. John Kim, selaku Kepala Sekretariat PEMNA mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada para anggota dan mitra bahwa mereka telah menanggapi dengan sukarela dan antusias dalam melangkah maju untuk memberi momentum dan kepemimpinan dalam tugas bersama untuk mengembangkan PEMNA ke dalam kesuksesannya sekarang.
"Ini juga penting bagi keberhasilan PEMNA sebagai platform terbuka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, adalah menjadi kontribusi keuangan dan dukungan dari pemerintah Korea," katanya.
Direktur Jenderal di Divisi Manajemen Kinerja Fiskal Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Byong Yol Woo mengatakan, Korea telah lulus dari status negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi.
"Kami telah menerapkan banyak reformasi dan tidak semuanya berhasil. Saya tidak ingin negara lain mengulangi beberapa kesalahan yang telah kita buat. Korea bersedia memperluas pengalaman kami ke negara lain, baik keberhasilan maupun tantangan," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
